Shadow

Klik Nasional

Kemenag dan Angkasa Pura II Bahas Sinergi Pengawasan Umrah di Bandara

Kemenag dan Angkasa Pura II Bahas Sinergi Pengawasan Umrah di Bandara

Klik Hari ini, Klik Headline, Klik Nasional
Klik Tangerang - Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag dan Angkasa Pura (AP) II membahas rencana sinergi pengawasan umrah di bandara. Rapat digelar di kantor AP II bilangan Bandara Soekarno Hatta Tangerang. Hadir dalam kesempatan ini, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, M Arfi Hatim beserta Kasubdit Pengawasan Umrah Noer Aliya Fitra dan jajaran lainnya. Selain pihak Angkasa Pura II,  hadir juga perwakilan dari Imigrasi Bandara, Otoritas Bandara, Bea Cukai, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) serta Kepolisian Bandara. "Rapat kali ini merupakan momen penting dalam pengawasan umrah, khususnya di bandara Soeta. Sebab,  AP II berencana membangun terminal khusus untuk umrah dan haji," kata Arfi di Tangerang, Rabu (09/01). Arfi menyambut baik rencana tersebut karena keberadaan term...
Kerugian Akibat Kemacetan Jabodetabek Capai hampir 100 triliun, Mendagri Turun Tangan

Kerugian Akibat Kemacetan Jabodetabek Capai hampir 100 triliun, Mendagri Turun Tangan

Klik Hari ini, Klik Headline, Klik Nasional
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam keterangan persnya pada saat rapat terbatas membahas pengelolaan transportasi di Jabodetabek menyampaikan perlu adanya satu atap koordinasi dari pengelolaan transportasi Jabodetabek, “Bapak Prisiden mencermati bahwa faktor koordinasi itu harus menjadi kata kunci”, ujarnya Bahwa dirinya  sebagai Mendagri nanti akan terus  memonitor agar DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten,  Bekasi, Bogor, Depok, Tanggerang, Tangsel dan Pemerintah Pusat itu atas satu sistem koordinasi. Jangan sampai misalnya, menentukan stasiun transit saja  antara Pemda DKI, Pemda Jabar, Pemda Banten antara BUMN, antara kementerian saling tumpang tindih. Kata Tjahho saat dimintai keterangannya, selasa (8/1/2019). Ia juga menyampaikan nantinya akan mencoba mengk...
Kampanye Dihentikan, Pelayanan Imunisasi Campak dan Rubella Tetap Berjalan

Kampanye Dihentikan, Pelayanan Imunisasi Campak dan Rubella Tetap Berjalan

Klik Hari ini, Klik Headline, Klik Nasional
Klik Jakarta - Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kemenkes, dr. Anung Sugihantono, M.Kes mengatakan kampanye imunisasi campak-rubella dihentikan, tapi pelayanan imunisasinya tetap dilanjutkan. Keputusan tersebut berdasarkan rekomendasi sejumlah organisasi kedokteran seperti Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI). ''Statement kampanye campak dan rubella atas saran IDAI, Komnas KIPI, kita hentikan. Tapi layanan imunisasi untuk campak dan rubella tetap dilanjutkan sebagai bagian dari pelayanan,'' ucap dr. Anung kepada sejumlah wartawan di Ruang Pers Naranta Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Selasa (7/1) Esensi dari rekomendasi tersebut adalah masuknya imunisasi campak-rubella ke kegiatan i...
Cakupan Imunisasi Campak dan Rubella Sejak 2017 Raih 87, 33%

Cakupan Imunisasi Campak dan Rubella Sejak 2017 Raih 87, 33%

Klik Hari ini, Klik Headline, Klik Nasional
Klik Jakarta - Setelah melakukan kampanye imunisasi campak dan rubella sejak 2017-2018, hasilnya cakupan imunisasi tersebut secara keseluruhan di Indonesia mencapai 87, 33%. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kemenkes dr. Anung Sugihantono, M.Kes mengatakan hal tersebut saat pertemuan dengan sejumlah pers di Ruang Pers Naranta, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Senin (7/1). ''Kalau (cakupan imunisasi) keseluruhan Jawa dan luar Jawa maka sesungguhnya capaian imunisasi di atas 80 persen atau 87, 33 persen,'' kata dr. Anung. Data cakupan imunisasi campak dan rubella itu sifatnya dinamis. Artinya, Kemenkes masih menerima laporan cakupan imunisasi dari daerah. dr. Anung menambahkan, cakupan imunisasi campak dan rubella di semua kabupaten/kota di Ja...
Ini Sumbangan Dana Kampanye Parpol di Bogor, Nasdem Tertinggi

Ini Sumbangan Dana Kampanye Parpol di Bogor, Nasdem Tertinggi

Klik Bogor, Klik Daerah, Klik Hari ini, Klik Headline, Klik Nasional, Klik Pemerintahan & Politik, KPU
Klik BOGOR - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota dan Kabupaten Bogor telah menerima Laporan Pene­rimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) partai politik (parpol) pe­serta pemilu dan tim kampanye pa­sangan calon presiden dan wakil pre­siden RI, Rabu (2/1) lalu. Sumbangan yang diterima parpol itu bervariatif, mulai dari yang terbesar hingga dari Rp1 miliar sampai yang terkecil sama sekali tidak ada dana sumbangan. Di Kabupaten Bogor sendiri, lima partai ma­suk deretan teratas penerima sumbangan terbesar mencapai lebih dari Rp1 mi­liar. Yaitu Partai Nasdem Rp1.473.033.000, Demokrat Rp1.464.153.175, Partai Berkarya Rp1.372.205.000, PAN Rp1.245.083.950 dan PKS Rp1.037.815.050. Enam partai lainnya masuk lapis ke­dua dengan nominal ratusan juta. Mereka adalah PBB Rp887.436.189, Hanura Rp411....
BPJPH Terangkan Sistem Informasi halal Masih Dipegang MUI

BPJPH Terangkan Sistem Informasi halal Masih Dipegang MUI

Klik Hari ini, Klik Headline, Klik Nasional
Klik Jakarta - Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso menyatakan bahwa proses sertifikasi halal saat ini masih dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini masih akan terus berlangsung hingga perangkat aturan pendukung dan infrastruktur sistem informasi halal siap beroperasi. Salah satu regulasi yang saat ini dikebut adalah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal (JPH).  "Begitu RPP JPH tersebut selesai ditandatangani dan disahkan menjadi PP JPH, maka kewenangan penerbitan sertifikasi halal berada sepenuhnya di BPJPH selaku leading sector Jaminan Produk Halal,” ungkap Sukoso, di Jakarta, Senin (07/01). Menurut Sukoso, saat ini Rancangan PP JPH sudah diparaf oleh sejumlah menteri dan lembaga terkait. Terakhir, Menko Pemberdayaan M...
Caleg dan LSM Desak Jaksa Agung Buka Kembali Kasus Tegalsapi Kota Bogor

Caleg dan LSM Desak Jaksa Agung Buka Kembali Kasus Tegalsapi Kota Bogor

Klik Bogor, Klik Daerah, Klik Hari ini, Klik Headline, Klik Hukum & Peristiwa, Klik Nasional
Klik BOGOR - Kasus dugaan tanah tegal sapi Bogor seluas kurang lebih 24 hektare yang kini dikuasai oleh PT. Braja Mustika, hingga kini tak kunjung tuntas. Kalangan LSM dan Politisi mendesak pun Presiden Joko Widodo agar memerintahkan Jaksa Agung untuk membuka kembali perkaranya tersebut. Dimana, kasus tanah Tegalsapi Bogor di Jalan Dr Sumeru itu telah ditangani Kejaksaan Agung RI sejak tahun 2011 lalu, atas laporan Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Bogor, Alfian Husen yang dulu pernah menjabat sebagai Ketua Perluasan Lapangan Golf Bogor, namun dia merasa kaget lantaran tanah yang dulu dibebaskan dari penggarap untuk perluasan lapangan golf telah beralih menjadi milik AD pimpinan PT. Braja Mustika. Alfian melapor kepada Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus, yakni Jas...
Ketum LSM PAR Tangani Dugaan Pemalsuan Dokumen di NTT

Ketum LSM PAR Tangani Dugaan Pemalsuan Dokumen di NTT

Klik Daerah, Klik Hari ini, Klik Headline, Klik Hukum & Peristiwa, Klik Nasional
Klik NASIONAL - Ketua umum Dewan pimpinan pusat pada Lembaga Swadaya Masyarakat Pengembangan Aspirasi Rakyat (LSM PAR), Khotman Idris terjun langsung Ke Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) guna menyelesaikan persoalan masyarakat tersebut atas dugaan pemalsuan tandatangan. Khotman menyebut, jika kepergiannya itu untuk melakukan investigasi terkait kasus pemalsuan dokumen tentang pertanahan milik ahli waris, Sofia Baloce Tomboy yang di duga sebagai tersangka Drs. Andreas Sinyo Langoday, yang beralamat jalan Bajawa RT 044 RW 013 kelurahan Fatululi, kecamatan Qebobo, Kupang, NTT. "Dimana dalam permasalahan itu, terdapat dugaan memalsukan tanda tangan kwitansi atas nama alm Osias Tomboy sehingga dari Ahli waris," kata Khotman kepada klikterus.com dalam siaran rilisnya, Senin (07/1). Menur...
Habib Agil: BPJS Kesehatan Hanya Tamu di Kabupaten Bogor!

Habib Agil: BPJS Kesehatan Hanya Tamu di Kabupaten Bogor!

kehormatan, Klik Bisnis, Klik Bogor, Klik Daerah, Klik Hari ini, Klik Headline, Klik Nasional, Klik Pemerintahan & Politik
Klik BOGOR - Pasca di putusnya kerjasama keenam Rumah Sakit (RS) swasta diwilayah Kabupaten Bogor oleh BPJS Kesehatan menuai kritikan pedas dari kalangan elite partai politik. Seperti yang dikatakan, Anggota DPRD fraksi Restorasi Kebangsaan, Habib Agil Bin Salim Alatas menyesalkan, terkait diputusnya kerjasama keenam RS tersebut, oleh BPJS Kesehatan "Kami minta segera penjelasan dari RS RS tersebut, apa alasannya berikut dengan pihak BPJS Kesehatan," kata Habib ketika dihubungi klikbogor.com, Jumat (04/1) kemarin. Ia menyebut, pihaknya sebagai wakil rakyat itu menginginkan penjelasan yang konkrit dalam perihal ini. Karena menurut dia, pemutusan kerjasama ini hanya sepihak tanpa adanya koordinasi atau memberitahu kepada anggota Dewan diderah. "Pemutusan ini saya anggap sepihak, dan apa ...
Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Agama Gelar Donor Darah

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Agama Gelar Donor Darah

Klik Hari ini, Klik Nasional
Klik Jakarta - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Agama menggelar Aksi Donor Darah di kantor Kemenag, Jakarta. Aksi yang diikuti keluarga besar kementerian bermotto Ikhlas Beramal ini digelar dalam semarak Hari Amal Bakti (HAB) Kemenag ke-73. "Alhamdulillah kegiatan donor darah kerjasama DWP Kemenag RI dengan Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta berjalan lancar," kata Penasehat DWP Kemenag Trisna Willy Lukman Hakim di Jakarta, Kamis (03/01). Dijelaskan Trisna Willy, total ada 105 orang yang mendaftarkan diri donor darah. Namun, setelah proses pemeriksaan, sebanyak 82 orang yang bisa mendonorkan darahnya, termasuk Penasehat DWP Kemenag beserja jajarannya. "Kami dari semua anggota DWP Kemenag bersyukur karena sudah terkumpul 82 kantong darah," ujarnya. Trisna Willy ...