Klik Nasional
Sejarah Imlek, Perayaan Tahun Baru Kalender Etnis Tionghoa
Klik Jakarta - Perayaan Imlek tak jauh berbeda dengan perayaan Tahun Baru Masehi, juga dengan Tahun Baru Hijriah bagi orang Islam. Imlek ialah tahun baru kalender etnis Tionghoa.
Di daratan China, Imlek merupakan hari raya yang paling penting. Dalam bahasa Mandarin, Imlek dikenal sebagai ‘Nongli Xinnian’ (Tahun Baru). Kata Imlek lebih lazim digunakan oleh etnis Tionghoa yang berada di luar daratan China (overseas China).
Berasal dari dialek Hokkian, Im = bulan, Lek = penanggalan, yang artinya ‘kalender bulan’. Momen saat malam menjelang tahun baru dikenal dengan nama ‘Chuxi’, yang berarti ‘malam pergantian tahun’. Imlek juga disebut ‘chunjie’, yang artinya ‘Festival Musim Semi’.
Tahun ini hari pertama bulan pertama dari tahun yang baru pada sistem kalender Tionghoa jatuh pada 5 Fe...
Kemendikbud dan PT. Pos Indonesia Tandatangani Nota Kesepahaman Pengiriman Buku Gratis
Klik Jakarta - Sebagai upaya mendukung Gerakan Literasi Nasional (GLN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan PT. Pos Indonesia (Persero) menandatangani nota kesepahaman tentang pemanfaatan layanan pos dalam pengembangan pendidikan dan kebudayaan, khususnya program pengiriman buku gratis.
“Dengan adanya kepastian payung hukum kerja sama antara Kemendikbud dengan PT. Pos Indonesia, program yang telah direncanakan oleh Bapak Presiden tahun lalu dapat segera dilaksanakan tanpa hambatan. Tentu saja bisa lebih berkembang, baik dari segi volume pengiriman maupun cakupan atau coverage nya,” terang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, dalam sambutannya usai penandatangan nota kesepahaman tersebut, di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Rabu (23/01...
Pemerintah Segera Bangun Sebelas Pos Lintas Batas Negara
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara (Tasbara) Tahun 2019 di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, senin (28/1/2019).
Rakor tersebut diharapkan menjadi sarana koordinasi dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan tahun 2018, sekaligus penajaman program prioritas pengelolaan perbatasan negara Tahun 2019.
“Rapat Koordinasi ini menjadi momentum yang sangat penting bagi kita semua dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan perbatasan negara, yang ditandai dengan peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas (KISS) antar pemangku kepentingan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi serta stakeho...
Buah Tropis Jadi Lokomotif ekspor hortikultura Indonesia di Pasar Dunia
Klik Jakarta - Manggis adalah sang ratu dan durian itu rajanya. Durian pembawa aura panas, sedangkan manggis dingin. Begitulah mitos yang sering mewarnai pembicaraan pedagang buah-buahan tropis. Apa pun mitosnya, nyatanya sang raja dan ratu buah itu kini berperan menjadi lokomotif ekspor hortikultura (buah dan syuran) Indonesia ke pasar internasional.
Manggis Indonesia semakin digemari di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Tiongkok, Australia, India, bahkan negara-negara Eropa. Ada kenaikan ekspor lebih dari 400% manggis Indonesia pada 2018, dibanding 2017. Bahkan, untuk duren kenaikannya di atas 700%. Meski tidak seluas manggis, pasar durian Indonesia cukup menjanjikan untuk kawasan Asia Tenggara, India, dan Pakistan.
Secara keseluruhan, kinerja ekspor buah, sayuran dan bunga-bungaa...
Pelaku E-Commerce Diharapkan Patuhi Regulasi Perpajakan Terbaru
Klik Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja merilis aturan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce. Beleid itu tertuang di Peraturan Menkeu 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
Tentu adanya PMK, yang berlaku per 1 April 2019, memunculkan pro dan kontra terhadap lahirnya beleid tersebut. Namun, sebagai pelaku maupun konsumen di platform e-commerce itu, diharapkan patuh terhadap aturan perpajakan terbaru itu.
Apa pasal? Mereka diharapkan membantu pemerintah dalam konteks administrasi negara, yakni mendongkrak penerimaan negara. Selain itu, adanya kebijakan itu tentunya menciptakan perlakuan perpajakan yang setara dengan pelaku usaha konvensional.
Melalui pengenaan PPN itu, semua...
329 Subdomain Situs Kemenag Tidak Aktif Akan Dihapus
Klik jakarta - Kementerian Agama akan menghapus ratusan subdomain kemenag.go.id yang tidak aktif. Penegasan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenag M. Nur Kholis Setiawan saat menyampaikan overview program pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama 2019, di Jakarta.
Saat ini menurut Sekjen, berdasarkan analisa Biro Humas Data dan Informasi (Biro HDI), terdapat 700 subdomain kemenag.go.id. “Dari 700 subdomain tersebut, 329 di antaranya merupakan subdomain yang aktif dan 371 tidak aktif,” kata Sekjen, Jumat (25/01).
"Bagi 371 subdomain yang tidak aktif akan kami tutup, jika dalam tiga bulan ke depan tidak ada pemutakhiran," tegasnya.
Menurut Sekjen keberadaan subdomain kemenag.go.id yang cukup banyak tidak dapat dihindari mengingat satuan kerja Kemenag yang terdiri ...
BMKG Peringatkan Waspada dan SIaga Periode Puncak Musim Hujan 2019
Klik Jakarta - Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melanjutkan imbauan yang telah dikeluarkan sebelumnya tanggal 16 Januari 2019, agar masyarakat tetap waspada dan siaga dalam menghadapi periode puncak musim hujan 2019.
“Khususnya akan dampak dari curah hujan tinggi yang akan memicu Bencana Hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang dan angin kencang yang meningkat pada akhir Januari 2019,” kata Deputi Bidang Metereologi BMKG, Mulyono R. Prabowo, dalam siaran persnya Selasa (22/01/2019) siang.
Berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer pada hari ini, menurut Deputi Bidang Metereologi BMKG itu, terpantau masih terdapat aliran massa udara basah dari Samudera Hindia yang masuk ke wilayah Jawa, kalimantan, Bali, NTB hingga NTT. Bersamaan dengan itu, masih...
Rapat Program National Urban Development Program (NUDP) Guna Pengembangan Daerah
Klik Jakarta - Guna melancarkan proses pengembangan kota berkelanjutan yang terpadu di Tanah Air dalam National Urban Development Program (NUDP) yang didukung Bank Dunia, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), kembali melakukan rapat koordinasi di Kantor Kementerian ATR/BPN, Senin (21/1).
Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono didampingi jajarannya mengungkapkan, rapat koordinasi saat ini dilakukan untuk melakukan sinkronisasi dan penguataan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN terkait NUDP.
“Dalam NUDP akan banyak melibatkan kementerian/lembaga, namun yang paling dominan terlibat adalah Kementerian PUPR, Badan Perencanaan Pembangunan...