Shadow

Tag: pemerintah

Sesuai Penugasan Pemerintah, Pertamina Patra Niaga Tetap Salurkan Pertalite

Sesuai Penugasan Pemerintah, Pertamina Patra Niaga Tetap Salurkan Pertalite

Klik Hari ini
Jakarta, Klikterus.com - PT Pertamina Patra Niaga selaku anak usaha Pertamina menegaskan masih terus menyalurkan BBM jenis Pertalite (RON 90) kepada masyarakat, sesuai kuota tahun 2024 yang ditetapkan Pemerintah. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, menegaskan sesuai dengan Kepmen ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022, Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). Sehingga perubahan dalam penyalurannya harus melalui kebijakan Pemerintah. "Hingga saat ini kami masih menyalurkan Pertalite di semua wilayah sesuai dengan penugasan yang diberikan Pemerintah. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," tegas Irto dalam keterangan tertulis (7/5). Lebih lanjut Irto menambahkan, bahwa Pertamina Patra Niaga selaku pihak yang menjalankan penugasan penyaluran B...
KOLABORASI DENGAN PEMERINTAH TIMOR LESTE DIINISIASI BNN UNTUK PENANGANAN KEJAHATAN NARKOTIKA

KOLABORASI DENGAN PEMERINTAH TIMOR LESTE DIINISIASI BNN UNTUK PENANGANAN KEJAHATAN NARKOTIKA

Klik Hari ini
Klikterus.com - Dalam penanganan permasalahan narkotika, pengawasan perbatasan menjadi perhatian khusus bagi Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Marthinus Hukom. Sebab itu, letak geografis Indonesia yang memiliki batas darat dan maritim dengan Timor Leste menjadi latar belakang kunjungan kerja Kepala BNN RI ke Timor Leste. Setelah bertemu dengan Kepala National Intelligence Service (SNI) Timor Leste, Kepala BNN RI bersama delegasi melanjutkan kunjungan kerjanya dengan menemui Menteri Dalam Negeri Timor Leste, Francisco Da Costa Guterres, di Kantor Kementerian Dalam Negeri Timor Leste, Dili, pada Kamis (2/5). "Peredaran narkotika merupakan kejahatan terorganisir lintas negara, yang Saya percaya merupakan tantangan dan ancaman bagi Indonesia dan Timor Leste,...
BBM Subsidi Sesuai Kuota Pemerintah Siap Disalurkan Pertamina Patra Niaga

BBM Subsidi Sesuai Kuota Pemerintah Siap Disalurkan Pertamina Patra Niaga

Klik Hari ini
Jakarta, Klikterus.com - Besaran kuota subsidi BBM dan LPG pada tahun 2024 telah ditetapkan. Didasarkan pada SK Kepala BPH Migas No. 89/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2023 untuk penyaluran BBM Bersubsidi untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Minyak Tanah dengan kuota 0,5 Juta Kilo Liter (KL), JBT Minyak Solar dengan kuota 17,8 Juta KL, dan LPG Tabung 3 Kg sebesar 8,03 Juta Metric Ton (MT) didasarkan pada Kepmen ESDM No. 446.K/MG.05/DJM/2023. Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading, Pertamina akan memastikan distribusi energi bersubsidi di tahun 2024 dapat menjangkau masyarakat kurang mampu di seluruh pelosok negeri dengan harga terjangkau. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Sia...
Pertamina Siap Salurkan Subsidi Energi 2024 Tepat Sasaran Bersama Pemerintah

Pertamina Siap Salurkan Subsidi Energi 2024 Tepat Sasaran Bersama Pemerintah

Klik Hari ini
Jakarta, Klikterus.com - Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah menyalurkan subsidi energi 2024 tepat sasaran. Melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading, Pertamina akan memastikan  distribusi energi bersubsidi dapat menjangkau masyarakat kurang mampu di seluruh pelosok negeri dengan harga terjangkau. Pada tahun 2024, Pertamina mendapat tugas menyalurkan BBM Bersubsidi untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Minyak Tanah dengan kuota 0,5 Juta Kilo Liter (KL), JBT Minyak Solar dengan kuota 17,8 Juta KL, dan LPG Tabung 3 Kg sebesar 8,03 Juta Metric Ton (MT). Besaran kuota JBT Minyak Solar dan Minyak Tanah didasarkan pada SK Kepala BPH Migas No. 89/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2023, sedangkan kuota LPG didasarkan pada Kepmen ESDM No. 446.K/MG.05/...
Pembayaran Dana Kompensasi BBM oleh Pemerintah Diapresiasi Pertamina

Pembayaran Dana Kompensasi BBM oleh Pemerintah Diapresiasi Pertamina

Klik Hari ini
Klikterus.com - PT Pertamina (Persero) mengapresiasi dukungan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM sehingga terlaksana pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) selama tahun 2023 sebesar Rp132,44 triliun (termasuk PPN) atau Rp119,31 triliun (tidak termasuk PPN). Pembayaran Rp132,44 triliun tersebut merupakan pembayaran untuk Dana Kompensasi TW I-III 2023 sebesar Rp82,73 triliun, tahun 2022 sebesar Rp49,14 triliun dan 2021 sebesar Rp569 miliar. Dana tersebut merupakan kompensasi selisih harga jual formula dan harga jual eceran di SPBU atas kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite yang nilainya telah direview oleh Inspektorat Kementerian Keuangan RI (Itjen Kemenkeu). "Kami ...
DPRD Kabupaten Bogor Beserta Pemkab Kompak Doa Bersama, Rudy Susmanto: Indonesia Dukung Palestina Merdeka

DPRD Kabupaten Bogor Beserta Pemkab Kompak Doa Bersama, Rudy Susmanto: Indonesia Dukung Palestina Merdeka

Klik Bogor
KLIKTERUS.COM - Ada yang berbeda dari gelaran Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Selasa 7 November 2023. Rapat dengan agenda Penetapan Perda Pondok Pesantren dan Rekomendasi nama Calon Penjabat (Pj) Bupati Bogor tersebut diwarnai atribut Negara Palestina, mulai dari bendera hingga aksesoris yang dikenakan peserta rapat dan staf Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor. Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan, pihaknya memang sengaja membangun nuansa seperti itu untuk menunjukan keberpihakan terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk kemerdekaan negara mereka. "Ini merupakan salah satu bentuk dukungan kami seluruh anggota DPRD beserta staf Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor, pemerintah daerah dan semua elemen kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Bogor terhadap perjuangan saud...
Arahan dalam Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD dan KLHS RPJPD Diberikan Kemendagri

Arahan dalam Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD dan KLHS RPJPD Diberikan Kemendagri

Klik Hari ini
JAKARTA, Klikterus.com - Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud memberikan arahan kepada pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, dalam pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) 2025-2045 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) 2025-2030. Dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Selasa (17/10), Restuardy menyampaikan bahwa KLHS RPJMD sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan untuk dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah. Pemerintah daerah, dalam penyusunan KLHS RPJPD dan RPJMD, mempedomani Permendagri 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD yang mana...
Pemdaprov Jabar dengan Tegas Melarang Diskusi Politik di Gedung Pemerintah, Sesuai Aturan KPU

Pemdaprov Jabar dengan Tegas Melarang Diskusi Politik di Gedung Pemerintah, Sesuai Aturan KPU

Klik Hari ini
KOTA BANDUNG, Klikterus.com - Pemerintah Daerah  Provinsi Jawa Barat meluruskan soal pemberitaan terkait larangan penggunaan Gedung Indonesia Menggugat yang sedianya akan digunakan oleh komunitas Change Indonesia untuk kegiatan diskusi publik. Pemdaprov Jabar menegaskan, penggunaan gedung tersebut diperbolehkan dan tidak menjadi masalah selama peruntukannya sesuai dengan aturan dan tidak untuk kegiatan politik. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jabar Benny Bachtiar sebagai pihak pengelola gedung tersebut mengatakan, surat izin yang dilayangkan ke pihaknya disampaikan oleh Poros Anak Muda Sosia Politika, dengan perihal peminjaman tempat untuk kegiatan Rapat Koordinasi Change Indonesia dengan tema "Demi Ibu Pertiwi Meluruskan Jalan Demokrasi", yang suratnya diserahkan...
Menyoal Pelaksanaan Samisade, Ketua DPRD Rudy Susmanto Ingatkan Aparat Desa Patuhi Aturan

Menyoal Pelaksanaan Samisade, Ketua DPRD Rudy Susmanto Ingatkan Aparat Desa Patuhi Aturan

Klik Hari ini
Klikterus.com - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto merespons penangkapan Kepala Desa Tonjong, Kecamatan Tajurhalang, Nurhakim oleh Polres Metro Depok. Nurhakim diduga telah melakukan korupsi uang bantuan keuangan infrastuktur desa alias Samisade. Uang sebesar lebih dari setengah miliar itu bersumber dari APBD Kabupaten Bogor tahun 2022. Rudy mengaku, dirinya dari tahun ke tahun selalu mengingatkan kepada para kepala desa agar hati-hati dan taat aturan saat diamanatkan uang negara untuk program Samisade itu. “Pesan untuk kades yang lain pastinya sama dari tahun ke tahun. Kita selalu mengingatkan bersama-sama tentunya, segala hal yang menyangkut atau bersumber dari uang negara harus sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rudy Susmanto, Selasa 18 Juli 2023....
Aleg DPR RI Fahmy Alaydroes Nilai Kesejahteraan Rakyat Jauh Dari Tercapai Tapi Beban Bunga Utang Negara Meningkat

Aleg DPR RI Fahmy Alaydroes Nilai Kesejahteraan Rakyat Jauh Dari Tercapai Tapi Beban Bunga Utang Negara Meningkat

Klik Hari ini
Jakarta, Klikterus.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmi Alaydroes menekankan pemerintah perlu lebih serius dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi. “Karena sejak awal periode Pemerintahan Jokowi target pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah tercapai baik target RPJMN maupun APBN,” katanya di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (25/05). “Kegagalan mencapai target pertumbuhan menyebabkan pemerintah belum berhasil mencapai amanat konstitusi yaitu kesejahteraan rakyat,” ujarnya. Legislator PKS ini juga menyebut selain kegagalan memenuhi berbagai target yang diamanatkan undang-undang, pertumbuhan ekonomi yang terus melambat menyebabkan Indonesia sulit naik kelas ke negara-negara berpendapatan tinggi atau berada pada middle income trap. Menurut pengamatan Anggota Ko...