Shadow

Tag: KPK

KPK dan Pj Bupati Tangerang Dihadiahi Rapor Merah

KPK dan Pj Bupati Tangerang Dihadiahi Rapor Merah

Klik Hari ini, Klik Headline, Klik Hukum & Peristiwa
Serpong - Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) memberikan rapor merah untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Penjabat (Pj) Bupati Tangerang, Andi Ony. Pemberian rapor merah tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan FPRMI atas pembatalan kehadiran narasumber dari KPK dalam diskusi publik bertema "Menakar Kebijakan dan Pengawasan Anggaran Pemda se-Tangerang Raya" yang digelar di Resto Kampung Anggrek Serpong, Jumat (22/12/2023). Kegiatan diskusi tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA). Namun, kehadiran narasumber dari KPK yang sudah dijadwalkan sebelumnya dibatalkan secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Hal ini tentu menjadi kekecewaan tersendiri bagi penyelenggara dan peserta diskusi. Pasalnya, KPK merupakan lemb...
KPK dan Kemenkumham Perkuat Pencegahan Korupsi di Sektor Pelayanan Publik

KPK dan Kemenkumham Perkuat Pencegahan Korupsi di Sektor Pelayanan Publik

Hukum & Peristiwa, Klik Hari ini, Klik Headline
  Maluku - Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pelayanan publik, pengelolaan aset, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku, Rabu (20/4). Rakor yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkumham Maluku, turut dihadiri Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Maluku H.M Anwar N, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Paulina Penda Harsiwi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, serta JFT dan JFU. Rapat koordinasi digelar dengan tujuan untuk menutup celah praktik korupsi di sektor pelayanan publik khususnya di Provinsi Maluku. Kasatgas Korsup Wilayah V KPK Dian Patria mengatakan, keterlibatan aparatur pemerintah dalam kejahatan korupsi memiliki korelasi yang erat den...
Dewan Jabar Asep Arwin Kotsara Ingatkan Pemkot Depok Yang Diduga Langgar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

Dewan Jabar Asep Arwin Kotsara Ingatkan Pemkot Depok Yang Diduga Langgar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

Klik Hari ini
Depok, Klikterus.com - Panitia Khusus (Pansus) VI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa barat melakukan rapat bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terkait bidang penataan ruang wilayah Kota Depok yang berhubungan dengan pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Jawa barat tahun 2022-2041 di kantor Walikota Depok, jalan Margonda Raya, Kota Depok, Kamis (06/01/2022). Dalam kesempatan tersebut anggota Pansus VI daerah pemilihan (Dapil) Kota Depok-Bekasi Asep Arwin Kotsara mencecar Pemkot Depok terkait sangat kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota tersebut. "Usulan saya adalah berkaitan dengan RTH, jadi RTH ini dari data hasil presentasi dari bu Citra Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok baru 4% sedangkan jika dari Undang-Undang nomor ...
KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru Korupsi Pajak

KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru Korupsi Pajak

Hukum & Peristiwa, Klik Hari ini, Klik Headline
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan WR dan AS sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak. Tersangka WR merupakan Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada DJP/Kepala Pajak Bantaeng Sulawesi Selatan/Kepala Bidang Pedaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Kemudian Tersangka AS merupakan Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP/Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II. Tersangka WR bersama-sama dengan AS atas perintah dan arahan khusus dari Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP tahun 2016-...
KPK Tangkap Tangan Suap Perizinan Sawit di Kuantan Singingi

KPK Tangkap Tangan Suap Perizinan Sawit di Kuantan Singingi

Hukum & Peristiwa, Klik Hari ini, Klik Headline
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. KPK selanjutnya meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka yaitu AP selaku Bupati Kuantan Singingi periode 2021 s.d 2026 dan SDR selaku General Manager PT AA. Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut KPK menemukan bukti petunjuk adanya penyerahan uang Rp500 juta, uang tunai dalam bentuk rupiah sejumlah Rp80,9 juta, uang tunai dalam bentuk mata uang asing berjumlah sekitar SGD1.680, serta HP Iphone XR. Perkara ini bermula dari pengajuan perpanjang...
Kirim Surat ke Jokowi, Kapolri Ingin Tarik 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK jadi ASN di Bareskrim

Kirim Surat ke Jokowi, Kapolri Ingin Tarik 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK jadi ASN di Bareskrim

Klik Hari ini, Klik Headline, Klik Hukum & Peristiwa
Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara mengenai isu ditariknya 56 pegawai KPK yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Polri. Sigit pun menyebut rencana perekrutan 56 orang tersebut guna memperkuat organisasi Polri, khususnya di bidang tindak pidana korupsi (tipikor). "Rekam jejak dan pengalaman di tipikor sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi Polri yang sedang kita kembangkan," kata Listyo mantan Kapolda Banten di Papua, Selasa (28/9/2021). Mantan Kapolda Banten ini menjelaskan awal mula rencana perekrutan 56 pegawai KPK menjadi ASN Polri. Dirinya awalnya berkirim surat kepada Presiden Jokowi mengenai rencana tersebut. Sigit menyebut 56 pegawai KPK tersebut dibutuhkan sebagai upaya pencegahan tin...
KPK Perkuat Perencanaan Pencegahan Korupsi lewat Survei Penilaian Integritas 2021

KPK Perkuat Perencanaan Pencegahan Korupsi lewat Survei Penilaian Integritas 2021

Hukum & Peristiwa, Klik Hari ini, Klik Headline
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021. Survei ini bagian dari kegiatan pencegahan korupsi untuk memperkuat perencanaan dan evaluasi kegiatan pencegahan bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Juru Bicara KPK BIdang Pencegahan Ipi Maryati mengatakan SPI 2021 dilakukan secara massif pada 542 Pemerintah Daerah and 95 Kementerian/Lembaga dengan metode e-SPI (online survei). Total target responden sekitar 200ribu orang yang akan mengisi kuesioner SPI. “Kami akan menghubungi setidaknya 2 juta orang untuk dimintai kesediaannya mengisi kuesioner, mengingat tantangan survei online yang biasanya respon ratenya tidak terlalu besar,” kata Ipi. SPI sudah dilakuan sejak tahun 2007, dengan berbagai perbaikan dan pengembangan...
Siswaskeudes dan Peran Inspektorat untuk Optimalisasi Pengawasan Keuangan Desa

Siswaskeudes dan Peran Inspektorat untuk Optimalisasi Pengawasan Keuangan Desa

Klik Headline, Klik Hukum & Peristiwa
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau peran aktif Inspektorat dalam mengawasi tata kelola keuangan desa. Demikian disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II Yudhiawan Wibisono saat rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, BPKP, pemerintah daerah (pemda) Jawa Barat dan Banten secara daring pada Selasa (21/9). “Kepala daerah hingga kepala desa sering dihadapkan dengan masalah hukum terkait pengelolaan keuangan desa. Untuk itu, kami menggandeng Kemendagri dan BPKP untuk meminimalisir tindak pidana korupsi (tipikor). Kami harapkan inspektorat juga berperan mengawasi dinas dan para kepala desa,” ujar Yudhiawan. KPK, lanjut Yudhiawan, menilai tingkat kompetensi masing-masing kepala daerah atau kepala desa dalam mengelola dana desa berbeda-be...
TNI dan KPK Komitmen Berantas Korupsi

TNI dan KPK Komitmen Berantas Korupsi

Hukum & Peristiwa, Klik Headline
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menerima kunjungan kerja dari Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dalam rangka memperkuat sinergisitas dan koordinasi upaya pemberantasan korupsi. Hadir dalam pertemuan tersebut Pimpinan KPK Firli Bahuri, Nawawi Pamolango, dan Lili Pintauli Siregar, serta dari Puspom TNI yakni Danpuspom Laksamana Muda Dr. Nazali Lempo, Direktur Pembinaan Umum Kolonel Cpm Subiakto, Direktur Pembinaan Pendidikan Kolonel Cpm Eka Wijaya, Direktur Pembinaan dan Penegakan Hukum Kolonel Pom Khoirul Fuad, dan Kasatidik Letkol Karti Amyus. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa pelaksanaan kewenangan dan tugas pokok KPK dalam pemberantasan korupsi diantaranya adalah melaksanakan tugas pencegahan, penindakan, dan koordinasi dengan berbagai lembaga negara termasuk TNI. KPK...
Didatangi KPK, Ketua Dewan Ajak Ekskutif-Legislatif Berbenah

Didatangi KPK, Ketua Dewan Ajak Ekskutif-Legislatif Berbenah

Klik Headline
  CIBINONG - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menilai kedatangan Tim Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan I Menurutnya, kedatangan lembaga antirasuah tersebut untuk mengingatkan penyelenggara negara baik eksekutif dan legislatif akan pentingnya menghindari tindak pidana korupsi yang dampaknya merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat secara luas. "Kita harus bersyukur bahwa hari ini kita masih diingatkan. Maka jangan sampai ketika sudah diingatkan tapi tidak didengar dan tidak dijalankan dengan baik masukan-masukannya," kata Rudy usai mendampingi Bupati Ade Yasin menerima kunjungan KPK di Kantor Bupati Bogor, Cibinong, Selasa (25/5/2021). DPRD Kabupaten Bogor, lanjut Rudy memiliki tugas untuk membantu termasuk ikut mengawasi dan mengingatkan para pemangku kebija...