Shadow

Hukum & Peristiwa

Jemput Korban TPPO di Bandara Soeta, Anton Sukartono Suratto Masyarakat Waspada Modus TPPO

Jemput Korban TPPO di Bandara Soeta, Anton Sukartono Suratto Masyarakat Waspada Modus TPPO

Hukum & Peristiwa, Klik Hari ini, Klik Headline
Tanggerang - Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Anton Sukartono Suratto, menjemput langsung Septi Surya Rusmana, korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) asal Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang nasibnya terlunta - lunta di Kamboja. “Alhamdulillah setelah melalui proses legalitas, Septi sudah bisa pulang dan kami jemput di Bandara Soekarno Hara, Tanggerang Banten, untuk selanjutnya dipulangkan ke kampung halamannya, Kabupaten Garut, Jawa Barat.” Jelas Anton. Septi sebelumnya menjadi korban perdagangan orang setelah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri. Proses pemulangan korban dilakukan melalui koordinasi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan perwakilan Indonesia di luar negeri. Anton Sukartono Suratto menyampaikan bahwa penjemputa...
Warga Garut Respon Positif DPD Partai Demokrat Jabar, Ini Sebabnya , Begini

Warga Garut Respon Positif DPD Partai Demokrat Jabar, Ini Sebabnya , Begini

Hukum & Peristiwa, Klik Hari ini, Klik Headline
Garut - Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Anton Sukartono Suratto, bergerak cepat memfasilitasi kepulangan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).   Dikabarkan Septi Surya Rusmana, warga Kampung Cibingbin RT002/002 Desa Leuwigoong, Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut, terlantar di Kamboja dan ingin pulang ke Indonesia.   Sebelumnya, Septi, menuliskan surat tentang dirinya yang berada di Kamboja karena diiming - iming gaji menggiurkan dan fasilitas memadai. Tetapi setelah sesampainya di tujuan, tidak ada kejelasan terantang gaji fasilitas dan nasibnya. Dalam surat yang dilayangkan kepada penerbitan Republik  Indonesia. Septi meminta pertolongan kepada pihak pemerintah untuk dapat memulangkan ke kampung halamannya. &...
Index Politica: Penunjukan Adies Kadir di MK Sarat Konflik Kepentingan Politik

Index Politica: Penunjukan Adies Kadir di MK Sarat Konflik Kepentingan Politik

Hukum & Peristiwa, Klik Hari ini, Klik Headline
Jakarta — Penunjukan Wakil Ketua DPR-RI, Adies Kadir, sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kembali memantik kekhawatiran publik soal potensi konflik kepentingan politik menjelang dinamika pemilu dan politik legislatif. Kritik paling tajam adalah soal proses pencalonan yang dianggap mendadak dan minim pendalaman substansi, hingga munculnya spekulasi bahwa keputusan DPR itu bisa terkait dengan citra politik menjelang masa kampanye, strategi partai di parlemen serta isu pemilihan kepala daerah lewat DPRD.   Junaidi Direktur Lembaga Survei Index Politica menilai Anggota DPR yang berpindah ke kursi yudikatif melalui jalur politik legislatif  ditambah proses uji kelayakan yang relatif singkat dinilai oleh sebagian pihak menimbulkan tanda tanya soal independensi Mahkamah Konstitusi d...
RDP Komisi 1 DPR RI Dengan Kondigi, Bahas Regulasi Jerat Pelaku Hoax

RDP Komisi 1 DPR RI Dengan Kondigi, Bahas Regulasi Jerat Pelaku Hoax

Hukum & Peristiwa, Klik Hari ini, Klik Headline
Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Anton Suratto, menyampaikan serangkaian pandangan dan pertanyaan terkait penanganan berita hoax saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi). Dalam kesempatan tersebut, dia menekankan pentingnya regulasi yang memiliki kekuatan hukum jelas untuk menangani masalah yang semakin meresahkan ini. “Apa saja regulasi yang diperlukan agar dapat menangani masalah berita hoax dengan kekuatan hukum yang jelas,” ujar Anton dalam pembukaan pernyataannya, Rabu (4/2/2026) di Jakarta. Sebagai langkah utama, Anton mengajukan pertanyaan terkait regulasi yang dapat mendukung tindakan tegas terhadap penyebar hoax. Menurutnya, diperlukan aturan yang memungkinkan penutupan (take down) akun penyeba...
TIRTA KAHURIPAN SALURKAN BANTUAN UNTUK ACEH DAN SUMATRA

TIRTA KAHURIPAN SALURKAN BANTUAN UNTUK ACEH DAN SUMATRA

Hukum & Peristiwa, Klik Hari ini, Klik Headline
CIBINONG, 20 Januari 2026 – Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana alam di sejumlah wilayah Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap krisis kemanusiaan akibat banjir dan longsor yang menyebabkan terganggunya akses air bersih dan sanitasi. Bantuan disalurkan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan berbagai pihak terkait, bantuan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan berupa sarana logistik hingga sembako dan alat penjernih air portable untuk mendukung penanganan darurat di lokasi bencana. Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Abdul Somad menyampaikan bahwa partisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut merupakan bagian d...
LAKPAN GUGAT PERPRES NERACA KOMODITAS KE MAHKAMAH AGUNG: BONGKAR CELAH HUKUM MAFIA KUOTA PANGAN

LAKPAN GUGAT PERPRES NERACA KOMODITAS KE MAHKAMAH AGUNG: BONGKAR CELAH HUKUM MAFIA KUOTA PANGAN

Hukum & Peristiwa, Klik Hari ini, Klik Headline
Jakarta - Lembaga Kajian Konsumen Pangan Nusantara (LAKPAN). Pada tanggal 19 Januari 2026, resmi mendaftarkan Permohonan Uji Materiil (Judicial Review) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) terhadap Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Neraca Komoditas. Langkah hukum ini kami tempuh untuk melakukan koreksi sistemik terhadap aturan yang selama ini menjadi tameng bagi praktik mafia kuota pangan. Posisi LAKPAN sangat jelas, yakni mengingatkan dan menegaskan kembali persoalan polemik kenaikan dan ketidakstabilan harga pangan impor, seperti bawang putih dan daging, yang selama ini dikuasai oleh segelintir kelompok importir yang mengakibatkan kerugian masyarakat. Meskipun setahun yang lalu Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan menghapus sistem kuota impor komoditas...
Pencurian Kendaraan Bermotor Marak Citeureup, Warga Resah Polsek Diminta Lebih Sigap

Pencurian Kendaraan Bermotor Marak Citeureup, Warga Resah Polsek Diminta Lebih Sigap

Hukum & Peristiwa, Klik Bogor, Klik Hari ini
BOGOR- Aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) kembali marak terjadi di wilayah Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Dalam beberapa bulan terakhir, laporan kehilangan sepeda motor hingga mobil terus bermunculan, membuat warga semakin resah dan mempertanyakan efektivitas pengamanan wilayah. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah raibnya satu unit mobil bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat milik Desa Tajur. Selain itu, sebuah mobil pikap milik warga juga dilaporkan hilang saat diparkir di lingkungan permukiman. Kejadian tersebut menambah daftar panjang kasus curanmor yang belum seluruhnya terungkap. Warga menilai aksi pencurian kini semakin berani dan terorganisir. Pelaku diduga memanfaatkan lemahnya pengawasan, minimnya patroli rutin, serta kondisi lingkungan y...
Satu Perusahaan Kuasai Internet Tangsel Enam Tahun, Publik Pertanyakan Transparansi Tender

Satu Perusahaan Kuasai Internet Tangsel Enam Tahun, Publik Pertanyakan Transparansi Tender

Hukum & Peristiwa, Klik Hari ini, Klik Headline
TANGERANG SELATAN – Dugaan praktik nepotisme dan monopoli dalam pengadaan layanan internet di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) semakin menguat. Berdasarkan data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE Tangsel), sejak tahun 2019 hingga 2025, seluruh proyek pengadaan jaringan internet di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga sekolah negeri selalu dimenangkan oleh satu perusahaan, yakni PT Time Excelindo. Yang mencurigakan, setiap proses lelang yang diikuti perusahaan tersebut tidak pernah diikuti oleh peserta lain, sehingga PT Time Excelindo menang tanpa kompetisi selama enam tahun berturut-turut. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat adanya rekayasa tender dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Mono...
Kasus Korupsi Server Diakui Pernah Diselidiki Polda, Kini Dinyatakan SP3 Tanpa Bukti

Kasus Korupsi Server Diakui Pernah Diselidiki Polda, Kini Dinyatakan SP3 Tanpa Bukti

Hukum & Peristiwa, Klik Hari ini, Klik Headline
Ciputat, Tangerang Selatan – 29 Oktober 2025 Kasus dugaan korupsi pengadaan server di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan kembali menuai sorotan. Setelah sempat dibantah keras, pejabat Diskominfo akhirnya mengakui adanya penyelidikan oleh Polda Metro Jaya, namun kini mengklaim kasus tersebut telah di-SP3 tanpa bukti resmi. Publik pun mempertanyakan transparansi penegakan hukum dan mendesak aparat membuka dokumen penghentian penyidikan secara terbuka.   Kasus dugaan korupsi pengadaan server di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan kembali menjadi sorotan publik.   Setelah sempat membantah adanya penyelidikan, pejabat terkait kini mengakui bahwa kasus tersebut memang ditangani Polda...
PWI Dorong Konsistensi MoU Dewan Pers – Polri

PWI Dorong Konsistensi MoU Dewan Pers – Polri

Hukum & Peristiwa, Klik Hari ini, Klik Headline
Jakarta, 27 Oktober 2025 — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menerima audiensi dari Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Senin (27/10). Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka penguatan sinergi antara Polri dan insan pers, sekaligus menjadi dukungan nyata menjelang pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang rencananya akan dipusatkan di Serang, Banten. Dalam sesi audiensi, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen institusinya untuk mendukung penuh kerja pers yang profesional. "Wartawan adalah mitra strategis Polri dalam menjaga Kamtibmas, sehingga sinergi perlu terus diperkuat. Apalagi PWI dan Polri berusia sama 79 tahun. Usia yang matang sehingga harus m...