Klik BOGOR – Polemik ketidakhadiran 26 anggota Dewan dari total 50 kursi legislatif dalam rapat paripurna istimewa yang bertema pemaparan Visi dan Misi Bupati Bogor, Hj. Ade Yasin, pada Senin (31/12) siang terus bergulir.
Pasalnya, puluhan anggota DPRD yang didominasi oleh fraksi Golkar-Demokrat termasuk ketua Dewan, yakni Ilham Permana, dengan tidak hadir dalam acara tersebut terkesan memboikot perhelatan tersebut.
Namun hal itu dijelaskan oleh wakil ketua II DPRD Kabupaten Bogor fraksi PDI Perjuangan, Saptariyani menyebut, jika rapat paripurna yang tidak dihadiri sampai setengah dari total kursi anggota dewan tak menjadi soal. Lantaran, rapat paripurna yang digelar kali ini hanya sebatas paripurna istimewa atau seremoni.
“Dalam aturannya kan enggak apa-apa kalau ada anggota dewan yang ijin karena tidak bisa hadir dalam rapat paripurna istimewa kali ini,” kata Saptariyani kepada beritautama, Senin (31/12) siang kemarin.
Menurutnya, rapat paripurna istimewa kali ini hanya sebatas rapat paripurna istimewa bukan rapat pengesahan rancangan peraturan daerah (perda).
“Terkecuali rapat pengesahan Perda, baru anggota yang tak hadir atau tak sesuai kourum 2 per 3 pengesahan perda itu tak akan sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Senada, wakil ketua I DPRD Kabupaten Bogor fraksi PPP, yang diketahui pula sebagai pimpinan dalam rapat paripurna istimewa tersebut, Romli menambahkan, dalam paripurna istimewa yang dihelat pada pukul 13.00 WIB ini, tidak perlu harus sesuai kourum.
“Ini mah rapat paripurna istimewa enggak harus kuorum, 5 anggota dewan juga cukup dari total 50 anggota yang ada di Kabupaten Bogor ini. Biarkan masyakarat yang menilai dalam perihal ini,” tukasnya. (*)