Shadow

Tag: moeldoko

“Demokrat berkoalisi dengan Rakyat VS Moeldoko berkoalisi dengan Yusril”

“Demokrat berkoalisi dengan Rakyat VS Moeldoko berkoalisi dengan Yusril”

Hukum & Peristiwa, Klik Hari ini, Klik Headline
Jakarta - Juru bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, menyikapi sengkarut masalah yang dialami kubu Partainya yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan kubu KSP Moeldoko. Diketahui, kasus yang hingga kini masih bergulir di kubu Partai berlogo Mercy tersebut yakni mengenai upaya pengambialihan partai dari KSP Moeldoko melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang dinilai ilegal oleh Partai Demokrat kubu AHY. KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang, beberapa bulan lalu itu kini juga sudah ditetapkan ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Menkumham Yasonna Laoly. Atas dasar itu, pihak Partai Demokrat melalui Herzaky menegaskan, Pertama, sebagaimana rekan-rekan wartawan yang tidak mengenal ist...
Pendukung Moeldoko Mulai Rontok, Kubu KLB Mencabut Gugatannya

Pendukung Moeldoko Mulai Rontok, Kubu KLB Mencabut Gugatannya

Hukum & Peristiwa, Klik Hari ini, Klik Headline
Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menunda pelaksanaan sidang gugatan Perkara No.154/G/2021/PTUN-JKT antara pihak Pro KLB Deliserdang (Penggugat) dengan Menkumham (Tergugat) dan DPP Partai Demokrat (Tergugat II Intervensi), Kamis (23/9). Penundaan ini disebabkan Penggugat, Yosef Benediktus Badeoda, yang sebelumnya bergabung dengan pihak KSP Moeldoko secara tiba-tiba mencabut gugatannya sesaat sebelum sidang Pengadilan TUN dimulai. Hal ini terungkap ketika diawal sidang Ketua Majelis Hakim, Bambang Soebiantoro menyampaikan adanya surat dari Yosef sebagai Penggugat yang mencabut Surat Kuasa kepada Pengacaranya, sekaligus mundur sebagai Penggugat dari Perkara ini. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Partai Demokrat, Bambang Widjojanto, menyatakan “Kami ...
Gunakan Yusril, Gerombolan Moeldoko Cari Pembenaran ke Mahkamah Agung

Gunakan Yusril, Gerombolan Moeldoko Cari Pembenaran ke Mahkamah Agung

Hukum & Peristiwa, Klik Headline
Jakarta - Setelah Menkumham menolak mengesahkan Kongres Luas Biasa (KLB) di Deli Serdang, yang dianggap tidak memenuhi syarat (31/3), Pihak Moeldoko terus melakukan upaya hukum. Tidak puas dengan Dua Gugatan di Pengadilan TUN Jakarta, kini Pro Moeldoko juga mengajukan Uji Materiil (Judicial Review) di Mahkamah Agung (MA). Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto menegaskan, “Dengan menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara, Gerombolan Moeldoko sedang mencari pembenaran ke MA agar dapat melegalkan ‘begal politik’ yang mereka lakukan” Ia menilai, uji materil yang dimasukan oleh mantan Kader (pro Moeldoko) tersebut masih saja mempermasalahkan SK Menkumham atas pengesahan AD/ ART Partai Demokrat yang dikeluarkan pada Mei 2020. Menurutnya upaya tersebut se...
Tanjung Kelayang, Wisata Andalan Pangkal Pinang

Tanjung Kelayang, Wisata Andalan Pangkal Pinang

Klik Hari ini, Klik Headline, Klik Travel
Klik Pangkal Pinang - Presiden Joko Widodo menyebut Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang di Provinsi Bangka Belitung (Babel) semakin diminati investor yang ingin menanamkan modal di dalamnya. "Sudah (masuk) beberapa investor di Tanjung Kelayang, Sheraton sudah masuk, Sofitel akan masuk, dan M Gallery juga sudah akan masuk. Ini tinggal proses administratif sedikit-sedikit saja tapi yang sudah bangun itu Sheraton," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai peresmian terminal baru Bandara Depati Amir dan KEK Tanjung Kelayang di Pangkal Pinang, Babel pada Kamis (14/3/2019). Hal itu menandakan, KEK Tanjung Kelayang di Provinsi Babel semakin diminati investor-investor besar. Menurut Presiden, di KEK Tanjung Kelayang investasi yang masuk sudah mencapai setidaknya Rp9 trili...
Moeldoko Tinjau Langsung Kebakaran Lahan di Tujuh Provinsi Prioritas

Moeldoko Tinjau Langsung Kebakaran Lahan di Tujuh Provinsi Prioritas

Klik Daerah, Klik Hari ini, Klik Headline
Klik Riau - Keseriusan Pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan pasca 2015 meningkat jauh lebih baik. Pemerintah telah mengintensifkan pencegahan atas terjadinya kebakaran di hutan dan lahan dengan sosialisasi di tingkat tapak, peningkatan patroli baik masyarakat dan polisi/TNI. Hal lainnya adalah pemerintah berupaya merestorasi areal yang telah terbakar terutama di lahan gambut. Kebijakan ini dikeluarkan dalam bentuk Perpres No.1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG), yang ditargetkan melakukan restorasi gambut sebesar 2 juta hektar di tujuh provinsi prioritas yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Papua. Untuk itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melakukan kunjungan kerja di provinsi Riau sebagai sala...