Shadow

Tag: Mendagri

Mendagri Prihatin Angka Tipikor KD Masih Tinggi

Mendagri Prihatin Angka Tipikor KD Masih Tinggi

Hukum & Peristiwa, Klik Hari ini, Klik Headline
Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian prihatin atas fenomena kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus tindak pidana korupsi belakangan ini. Untuk itu, Mendagri lantas menggelar kegiatan “Rapat Kerja bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan Kepala Daerah dan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia” secara virtual dari Ruang Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta pada Senin (24/1/2022). Sepanjang pertemuan, kepada seluruh peserta yang hadir, Mendagri terus mengingatkan tentang bahaya tindak pidana korupsi. Lagi pula, kata Mendagri, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, selain berdampak pa...
Konferensi ke-58 Polisi Wanita se-Dunia Sukses di Labuan Bajo

Konferensi ke-58 Polisi Wanita se-Dunia Sukses di Labuan Bajo

Hukum & Peristiwa, Klik Hari ini, Klik Headline
Labuan Bajo – Penyelenggaraan konferensi ke-58 Polisi Wanita se-Dunia atau The 58th International Association of Women Police (IAWP) Training Conference 2021 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, mendapat penilaian positif dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Mendagri mengaku bangga karena Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah event internasional tersebut. “Karena ini kita negara Asia pertama yang diberi kepercayaan menjadi tuan rumah,” ujar Mendagri dalam keterangan persnya di Meruorah Convention Hall, Labuan Bajo, NTT, Senin (8/11/2021). Tak hanya itu, Mendagri juga memuji kesiapan Labuan Bajo dalam menyelenggarakan konferensi tingkat dunia tersebut. Labuan Bajo dinilai memiliki manajemen Covid-19 yang cukup baik. “Manajemen Covid-nya saya kira cukup baik ...
Aktifis Anti Korupsi Sebut Dirut PT PITS Harus Diganti, Katanya Melanggar Permendagri

Aktifis Anti Korupsi Sebut Dirut PT PITS Harus Diganti, Katanya Melanggar Permendagri

Klik Headline, Klik Hukum & Peristiwa
Tangsel - Aktifis anti korupsi dari Lembaga Independen Pemantau Pelaku Korupsi (Lipkor), Heriyanto, mengomentari perihal seleksi rekruitmen direksi PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PT PITS). Menurutnya, urgensi seleksi sebagian direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) itu bukanlah sebuah solusi terkait minimnya hasil usaha perusahan tersebut. Akan tetapi, menurut Heri, sebelum seleksi itu dilakukan, Pemkot harus terlebih dahulu mengganti Direktur Utama (Dirut) PT PITS, yang sekarang tengah dijabat Dudung E Direja. Sebab menurutnya, posisi Dudung yang menjabat sebagai Dirut PT PITS bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau komi...
Mendagri Minta Pemerintah Fokus Tingkatkan Pelayanan Jelang Idul Fitri

Mendagri Minta Pemerintah Fokus Tingkatkan Pelayanan Jelang Idul Fitri

Klik Hari ini, Klik Headline, Klik Nasional
Klik Jakarta -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Pemerintah Daerah (Pemda) tetap fokus meningkatkan pelayanan masyarakat, khususnya dalam menghadapi Hari Raya Idulfitri 1440 Hijriah/2019 Masehi. Hal itu disampaikan Mendagri melihat perkembangan dinamika pasca Pemilu Serentak 2019. “Sekarang Pemda waktunya untuk tetap fokus pada peningkatan pelayanan untuk masyarakat, kita tahu sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idulfitri,” ujar Tjahjo di Jakarta, Kamis (23/5/2019). Mendagri pun meminta seluruh kesiapan Hari Raya Idulfitri terpantau secara baik dengan memastikan ketenteraman, keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta kebutuhan masyarakat lainnya terpenuhi. “Pastikan semua persiapan aman, dari segi Tramtibum. Selain itu, Pemda haru...
Mendagri: Perpustakaan Harus Mampu Bangun Ekosistem Masyarakat Berpengetahuan

Mendagri: Perpustakaan Harus Mampu Bangun Ekosistem Masyarakat Berpengetahuan

Klik Hari ini, Klik Headline, Klik Pendidikan
Klik Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2019 dengan tema “Pustakawan Berkarya Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Rakornas digelar di Birawa Hall Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (14/03/2019). Dalam sambutannya Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan perpustakaan memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri dan mampu berdaya saing di era global. Salah satu peran penting tersebut ialah membangun ekosistem masyarakat berpengetahuan (knowledge based society). “Peranan penting Perpustakaan melalui upaya mewujudkan ekosistem masyarakat yang berpengetahuan, perpustakaan mengusung ren...
Pemerintah Segera Bangun Sebelas Pos Lintas Batas Negara

Pemerintah Segera Bangun Sebelas Pos Lintas Batas Negara

Klik Hari ini, Klik Headline, Klik Nasional
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara (Tasbara) Tahun 2019 di  Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, senin (28/1/2019). Rakor tersebut diharapkan menjadi sarana koordinasi dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan tahun 2018, sekaligus penajaman program prioritas pengelolaan perbatasan negara Tahun 2019. “Rapat Koordinasi ini menjadi momentum yang sangat penting bagi kita semua dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan perbatasan negara, yang ditandai dengan peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas (KISS)  antar pemangku kepentingan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi serta sta...
Mendagri Alokasikan APBD Biaya Tak Terduga Untuk Konsentrasi Penanggulangan Bencana

Mendagri Alokasikan APBD Biaya Tak Terduga Untuk Konsentrasi Penanggulangan Bencana

Klik Hari ini, Klik Headline, Klik Nasional
Klik Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo merasa prihatin dengan banyaknya bencana yang melanda tanah air. Tjahjo berharap agar setiap bencana yang datang dapat direspon dengan cepat oleh Pemerintah Daerah tanpa harus menunggu bantuan dari Pemerintah Pusat atau sumber bantuan lainnya. “Pemerintah Daerah harus menjadi yang pertama hadir dan merespon setiap kejadian bencana yang datang melanda daerah tersebut. Jangan sampai terlambat”, kata Tjahjo di Jakarta, pada Selasa (15/1/2019) Tjahjo kemudian memberikan solusi terkait dengan skema pendanaan bencana tersebut. “Porsi APBD yang telah disusun di dalamnya tentu ada Alokasi Anggaran Tak Terduga. Disanalah seharusnya daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang cukup sesuai dengan kondisi daerah dan ...
Kemendagri Siapkan Tim Pusat dan Daerah Untuk Pulihkan Keadaaan Pasca Tsunami Selat Sunda

Kemendagri Siapkan Tim Pusat dan Daerah Untuk Pulihkan Keadaaan Pasca Tsunami Selat Sunda

Klik Daerah, Klik Hari ini, Klik Headline
Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri), merespon cepat berkenaan  dengan musibah Tsunami Selat Sunda yang melanda daerah pesisir pantai Provinsi Banten yang meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang serta pesisir pantai Provinsi Lampung. "Dukcapil, Kemendagri telah menyiapkan Tim yang melibatkan personil Pusat dan Daerah di KotavSerang dan Kabupaten Pandeglang untuk mendukung pengungkapan Identitas korban meninggal maupun luka-luka", hal tersebut diungkapkan Mendagri Tjahjo, senin (24/12/2018). " Saat ini Dinas Dukcapil Serang maupun Pandeglang telah siaga di kantor dan sebagian sudah ada di lapangan", ungkapnya. Tugas pokok dari Tim Dukcapil Pusat yang utama mengamankan jaringan dan akses biometrik untuk kepentingan identifikasi para korban di lapangan. Di samping itu,...
Sistem SIAK 7 Mendagri Tuai Polemik

Sistem SIAK 7 Mendagri Tuai Polemik

Klik Bogor, Klik Daerah, Klik Hari ini, Klik Headline, Klik Nasional
Klik BOGOR - Penerapan sistem terbaru di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan menerapkan Perpres nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan tata cara pendaftaran penduduk yakni SIAK 7 menuai banyak pertanyaan. Pasalnya, dengan sistem terbaru itu masyarakat direpotkan kembali untuk melampirkan surat nikah ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di daerahnya masing-masing agar di register kembali nomor catatan perwakinannya menjadi 'Kawin Tercatat'. Menurut salah satu warga kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Saiful Kurnia mengaku, merasa heran ketika dirinya mengajukan surat keterangan (Surket) pengganti KTP el lantaran ktp aslinya telah hilang. Dimana, dalam keterangan suket itu status perwakinannya dinyatakan Belum Tercatat, sedangkan ia mengaku telah menikah sejak puluha...
Kemendagri Akan Musnahkan KTP-el Rusak atau Invalid dalam Waktu Satu Minggu

Kemendagri Akan Musnahkan KTP-el Rusak atau Invalid dalam Waktu Satu Minggu

Klik Hari ini, Klik Headline, Klik Nasional
Klik Jakarta – Setelah sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 470.13/11176/SJ tentang Penatausahaan KTP-el Rusak atau Invalid dan dilanjutkan Instruksi Mendagri melalui media kepada daerah untuk segera memusnahkan KTP-el rusak atau invalid dalam waktu 1 (satu) minggu ke depan hingga Selasa (18/12/2018) tercatat sudah 34 Provinsi dan 340 Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemusnahan KTP-el rusak atau invalid. Dan selebihnya tercatat ada 174 kabupaten/kota yang belum melaksanakan pemusnahan KTP-el rusak atau invalid. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengatakan, Kemendagri mengucapkan terimakasih kepada jajaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan dengan cepat instruksi Kemendagri tersebut....