Shadow

Tag: Kalimantan Barat

Gugatan Ditolak PN Jakarta Selatan, PT PG Tetap Harus Bayar Ganti Rugi Akibat Karhutla Rp 238,6 Miliar

Gugatan Ditolak PN Jakarta Selatan, PT PG Tetap Harus Bayar Ganti Rugi Akibat Karhutla Rp 238,6 Miliar

Hukum & Peristiwa, Klik Headline
Jakarta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 20 September 2021 menolak gugatan perlawanan (verzet) PT Pranaindah Gemilang (PT PG). Majelis Hakim memutuskan PT PG bersalah mengakibatkan kebakaran lahan di lokasi konsesinya seluas 600 ha, di Desa Harapan Baru, Kecamatan Pesaguan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimatan Barat. PT PG harus membayar ganti rugi materiil dan biaya pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp 238,6 miliar. Menanggapi putusan tersebut, Direktur Jenderal Penegakkan Hukum, KLHK, Rasio Ridho Sani menyatakan bahwa pihaknya akan terus melawan pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutananan. “Kami akan gunakan semua instrumen hukum, sanksi dan denda administratif, mencabut izin, ganti rugi, maupun pidana penjara, agar pelaku kejahatan seperti ini je...
Moeldoko Tinjau Langsung Kebakaran Lahan di Tujuh Provinsi Prioritas

Moeldoko Tinjau Langsung Kebakaran Lahan di Tujuh Provinsi Prioritas

Klik Daerah, Klik Hari ini, Klik Headline
Klik Riau - Keseriusan Pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan pasca 2015 meningkat jauh lebih baik. Pemerintah telah mengintensifkan pencegahan atas terjadinya kebakaran di hutan dan lahan dengan sosialisasi di tingkat tapak, peningkatan patroli baik masyarakat dan polisi/TNI. Hal lainnya adalah pemerintah berupaya merestorasi areal yang telah terbakar terutama di lahan gambut. Kebijakan ini dikeluarkan dalam bentuk Perpres No.1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG), yang ditargetkan melakukan restorasi gambut sebesar 2 juta hektar di tujuh provinsi prioritas yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Papua. Untuk itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melakukan kunjungan kerja di provinsi Riau sebagai sala...
Pemerintah Segera Bangun Sebelas Pos Lintas Batas Negara

Pemerintah Segera Bangun Sebelas Pos Lintas Batas Negara

Klik Hari ini, Klik Headline, Klik Nasional
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara (Tasbara) Tahun 2019 di  Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, senin (28/1/2019). Rakor tersebut diharapkan menjadi sarana koordinasi dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan tahun 2018, sekaligus penajaman program prioritas pengelolaan perbatasan negara Tahun 2019. “Rapat Koordinasi ini menjadi momentum yang sangat penting bagi kita semua dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan perbatasan negara, yang ditandai dengan peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas (KISS)  antar pemangku kepentingan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi serta stakeho...