Bogor-Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan walaupun Tahun Anggaran 2023 mendatang, jika pengajuan atau permohonan bantuan keuangan ke Pemprov Jawa Barat tidak disetujui, Pemkab Bogor masih sanggup membiayai proyek pembangunan RSUD Bogor Utara tersebut disetujui oleh anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya.
“Cocok, saya sangat sependapat dan saya pun mengetahui bahwa membangun RSUD Bogor Utara itu merupakan bagian dari visi misi pasangan Ade Yasin dan Iwan Setiawan, sehingga memang selayaknya dipertahankan, saran saya kalau pembangunan RSUD Bogor Utara itu merupakan visi misi maka sesungguhnya komitmen dan harus diturunkan pada level komitmen dari sisi politik anggarannya,” ucap Asep Wahyuwijaya kepada awak media, Sabtu, (04/06/2022).
Asep Wahyuwijaya menuturkan sebagai visi mosi maka anggarannya menjadi prioritas dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tingkat II.
“Jangan sampai, APBD sendiri justru malah digunakan untuk kegiatan yang di luar visi misinya,” tutur Asep Wahyuwijaya.
Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu menuturkan dengan molornya dan dugaan tak becus dalam pelaksanaan pembangunan RSUD Utara juga membuat ia bingung.
“Yang saya ketahui, membangun RSUD Bogor Utara itu merupakan salah satu janji kampanye dan bagian dari visi misi Ade Yasin dan Iwan Setiawan, tetapi pembangunan tahap satu saja atau Gedung A, anggarannya malah minta ke Pemprov Jawa Barat . Lalu setelah diberikan bantuan keuangan (Bankeu) yang maksimal dengan tanpa sedikit pun dikurangi, di lapangan, pembangunannya pun seperti terbengkalai, kurang diawasi sehingga jadi molor pekerjaannya,” tuturnya.
Asep Wahyuwijaya menjelaskan bahwa ‘di lapangan’ terjadi pengurangan rencana anggaran biaya (RAB), dibawah bantuan yang sudah diberikan oleh Pemprov Jawa Barat.
“Pemprov Jawa Barat pada akhir Tahun 2020 lalu menyetujui proposal permohonan Bankeu untuk pembangunan RSUD Bogor Utara tanpa dikurangi sedikitpun, tetapi ‘di lapangan’ RAB Gedung A RSUD Bogor Utara malah dikurangi, eh sekarang malah minta Bankeu lagi dengan angka yang dua kali lipat besarnya dibandingkan permohonan bantuan tahun anggaran sebelumnya. Pada substansi itulah sebenarnya, saya merasa jika Pemkab Bogor tak menganggap benar-bebar serius pembangunan RSUD Bogor Utaradan kalau tidak serius, bisa saja dialihkan ke Pemprov Jawa Barat,” jelas Asep Wahyuwijaya.
Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, jika memang pembangunan RSUD Bogor Utara mau dilanjutkan, maka gunakanlah dulu APBD tingkat II (Kabupaten Bogor).
“Permohonan Bankeu ke Pemprov Jawa Barat harus menjadi opsi kedua dan bukan yang pertama, mudah-mudahan kedepan dapat Bankeu lagi, berapa pun anggaran yang diterima disyukuri, tapi jangan seperti kemarin, sudah diperjuangkan maksimal, malah dikurangi sendiri dan malah molor pembangunannya hingga masyarakat ikut dirugikan karena semakin lama untuk dapat layanan kesehatan yang memadai,” tukasnya. (Rocky)