Shadow

Ribuan Ijin Terbengkalai Akibat UU Cipta Kerja, Pemda Bisa Bangkrut Nihhhhhh

CIBINONG-

Aturan Pemerintah Pusat yang memberlakukan perijinan dengan persoalan investasi dan berusaha, melalui aturan turunan UU Cipta menuai masalah.

Sekertaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor Asep Hermawan saat ditemui membenarkan sulitnya mengurus perijinan saat ini karena terkendala oleh sistem dari pusat. Dimana sistem tersebut mengacu pada turunan UU Cipta kerja, membuat perijinan tidak terproses. Karena terbentur aturan yang saat ini sedang dicari solusi kepusat.

“Kalau sudah begini yang rugi pengusaha dan rakyat karena dengan ijin makin susah dalam berusaha,” ujarnya saat ditemui Wartawan di kantornya Rabu (1/12/21).
Asep menambahkan, untuk Pemerintah Kabupaten Bogor tentu juga sangat dirugikan karena, miliaran rupiah hilang akibat retribusi yang tidak terserap. Pihakanya masih ia menjelaskan, saat ini bersama rekan dari daerah lain hanya bisa menunggu kebijakan kebijakan selanjutnya.

“Maka bagi para pengusaha ataupun pribadi yang mau mengurus ijin mohon bersabar,” tambahnya.

Terpisah Iman warga Bogor mengatakan, dirinya bingung dengan penerapan dan kebijakan dalam mengurus perijinan karena semakit sulit. Mulai dari ijin rumah tinggal yang susah, padahal niat masyarakat baik.

“Saya berharap lebih dipermudah dan disederhakan dalam mengurus ijin apapun itu,jangan lagi rakyat yang jadi korban,” keluhnya.(tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *