Klik Amman – “Indonesia dan Yordania memiliki kesamaan posisi untuk isu Palestina, di mana isu Palestina berada di jantung politik luar negeri Indonesia,” demikian ditegaskan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi setelah melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Yordania Ayman Safadi di Amman, Yordania, Selasa (5/3/2019).
Menlu RI menyampaikan bahwa ini merupakan kunjungan keempat ke Yordania dalam dua tahun terakhir. Seringnya kunjungan ke Yordania menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Yordania baik dan tidak ada isu yang dapat memberatkan hubungan bilateral kedua negara.
“Hal ini menjadi dasar kuat untuk terus meningkatkan kerja sama, khususnya di bidang ekonomi,” ujarnya.
Dalam konteks hubungan bilateral, kedua Menlu membahas sejumlah isu, antara lain perdagangan, investasi, dan people-to-people contact.
Terkait bidang perdagangan, Menlu RI mencatat positif adanya pertumbuhan dengan nilai perdagangan tahun 2018 mencapai USD299,52 juta, meningkat 2% dibanding tahun 2017.
Di bidang investasi juga terlihat peningkatan, di mana investasi Yordania ke Indonesia lebih dari 50% dengan nilai investasi Yordania mencapai USD3,8 juta pada tahun 2018.
Selain bidang perdagangan dan investasi, jumlah turis Indonesia ke Yordania juga terus mingkat mencapai sekitar 40.000 orang pertahunnya. Untuk mengimbangi, Indonesia terus melakukan promosi untuk menarik turis Yordania ke Indonesia.
“Peluang kerja sama ekonomi kedua negara terbuka lebar, kita harus terus dorong interaksi antarpengusaha untuk memanfaatkan peluang yang ada,” tutur Menlu Retno.
Selain hubungan bilateral, kedua Menlu juga membahas secara khusus situasi Palestina. Menlu RI menyampaikan berbagai langkah yang dilakukan Indonesia dalam upaya membantu perjuangan rakyat Palestina, baik secara politis maupun ekonomi, seperti memberikan tarif nol persen untuk beberapa produk ekspor Palestina ke Indonesia dan memberikan bantuan keuangan serta peningkatan kapasitas.
Menlu RI juga menyampaikan pelaksanaan Palestina Week di Jakarta dan Bandung pada Oktober 2018 lalu menunjukan dukungan kuat masyarakat Indonesia terhadap perjuangan Palestina.
Lebih lanjut Menlu RI menyampaikan bahwa kunjungannya yang sangat singkat di Amman, yakni kurang dari 12 jam ini adalah fokus untuk kegiatan terkait dengan perjuangan Palestina.
Sebelum bertemu dengan Menlu Yordania, Menlu RI telah membuka “Pelatihan Internasional bagi Para Pelatih mengenai Perencanaan Usaha bagi kaum Perempuan di Tempat Pengungsian” (International Training of Trainers on Business Planning for Women in Refugees Camps).
Di samping itu juga telah dilaksanakan penandatangan LoI (Letter of Intent) antara Indonesia dan Palestina mengenai pemberian bantuan kemanusiaan untuk Palestina terkait pengadaan desalinasi air dan obat-obatan serta peralatan kesehatan.
“Pelatihan ini merupakan bagian dari program Indonesia untuk mendukung rakyat Palestina dalam perjuangannya membangun bangsa Palestina,” tutur Menlu Retno.
Selain itu, Menlu RI juga bertemu dengan Komisioner Jenderal UNRWA untuk menandatangani MoU mengenai distribusi kontribusi kemanusiaan Indonesia bagi pengungsi Palestina ex-Gazan di Jerash Camp Yordania, sebesar USD1 juta. (kln)
Sebagai bagian dari kunjungan ke UNRWA, Menlu RI juga melakukan kunjungan ke tempat penampungan pengungsi New Amman Camp.
Menlu RI juga menyampaikan bahwa sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan Yordania dalam upaya bantu Palestina. “Yordania merupakan salah satu negara yang telah banyak membantu Palestina termasuk bagi para pengungsi Palestina. Indonesia dan Yordania sepakat untuk terus dorong kordinasi dan kerja sama dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” ucap Menlu Retno.
Selain isu Palestina, kedua Menlu juga membahas perkembangan situasi di Rakhine State. Dalam hal ini Menlu RI menyampaikan berbagai langkah yang telah dilakukan Indonesia dan ASEAN, dan mengharapkan dukungan Yordania terhadap upaya tersebut.
Menlu RI juga menyampaikan harapan dukungan Yordania terhadap pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022.