Shadow

Tag: bpjs

Validasi Data BPJS PBI Ditegaskan Dewan Jabar Dedi Aroza Harus Tuntas

Validasi Data BPJS PBI Ditegaskan Dewan Jabar Dedi Aroza Harus Tuntas

Klik Daerah
​BOGOR, Klikterus.com – Langkah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi warga miskin penderita penyakit kronis yang dicoret oleh Kemensos mendapat apresiasi sekaligus catatan kritis dari parlemen. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor, Dedi Aroza, mengingatkan agar kebijakan ini tidak hanya menjadi solusi sesaat atau bersifat "pemadam kebakaran". ​Kritik ini muncul merespons pernyataan Gubernur Jawa Barat yang berkomitmen mengambil alih beban iuran segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi penderita kanker, thalasemia, dan gagal ginjal yang datanya dihapus dari pusat. Poin Kritik Dedi Aroza Dedi Aroza menegaskan bahwa niat baik Gubernur harus dibarengi dengan sistem yang presisi agar anggaran tepat sasa...
Diduga membeda-bedakan Pasien, RSUD Kota Bogor didemo Koalisi Rakyat Revolusioner

Diduga membeda-bedakan Pasien, RSUD Kota Bogor didemo Koalisi Rakyat Revolusioner

Klik Daerah
Bogor, Klikterus.com - Pintu masuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor ditutupi oleh delapan orang pengunjukrasa yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Revolusioner pada Senin (27/3/2023) sore. Hal ini menyebabkan kendaraan, bahkan ambulance yang hendak membawa pasien kesulitan untuk melintas masuk ke RSUD Kota Bogor, hingga harus masuk melalui pintu keluar RSUD Kota Bogor. Hanya sekitar 15 menit berorasi sambil membakar ban bekas, Koalisi Rakyat Revolusioner membubarkan diri. Pantauan dilapangan, masyarakat kesulitan untuk melintas keluar masuk RSUD Kota Bogor. Masyarakat juga merasa tidak nyaman dengan asap yang ditimbulkan aksi unjuk rasa. "Ini teh ada apa?, meuni susah lewat. Asep Bakaran ban juga nyesek, bau susah napas," ungkap salah satu warga yang melintas, Siti Hasanah. ...
Dalam Pemberdayaan Komunitas Disabilitas di Palembang Kilang Pertamina Plaju Kilang Pertamina Plaju Turut Berperan Aktif

Dalam Pemberdayaan Komunitas Disabilitas di Palembang Kilang Pertamina Plaju Kilang Pertamina Plaju Turut Berperan Aktif

Klik Hari ini
Palembang, Klikterus.com - PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit III Plaju atau Kilang Pertamina Plaju berperan aktif dalam pemberdayaan komunitas disabilitas di Palembang. Salah satunya aksi kolaborasi lewat program Membership Empowerment BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagsel. Adapun dukungan yang diberikan oleh Kilang Pertamina Plaju yakni dengan mendatangkan pelaku usaha mitra binaan Kilang Pertamina Plaju untuk melatih keterampilan membuat tas dari tali meiwa. Area Manager Communication, Relations & CSR Kilang Pertamina Plaju, Siti Rachmi Indahsari mengatakan, pelibatan mitra binaan dalam program pelatihan ini sebagai wujud dukungan untuk program kemandirian ekonomi bagi kalangan disabilitas. "Kami ingin semangat berdaya secara ekonomi juga sampai kepada te...
Diskriminatif, HPPMI Tolak Kebijakan BPJS Jadi Syarat Layanan Publik

Diskriminatif, HPPMI Tolak Kebijakan BPJS Jadi Syarat Layanan Publik

Klik Headline
BOGOR - Ketua Dewan Pembina Himpunan Petani dan Peternak Milenial Indonesia (HPPMI), Muhamad Solikin mengkritik aturan yang menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk mengurus keperluan administrasi atau layanan publik. Mulai dari jual beli tanah, umrah dan haji, hingga mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Menurut dia, aturan itu bisa membebankan masyarakat, terutama di kalangan petani yang tentu tidak semua menjadi perserta BPJS. "Menurut saya aturan yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022 itu memberatkan masyarakat, terutama bagi kalangan petani. Aturan ini juga sangat diskriminatif," ujar Solikin, di Cibinong. Bogor, Rabu, (23/2). Solikin menegaskan, hak untuk mendapatkan layanan pub...
Pemerintah Mengkaji Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Pemerintah Mengkaji Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Klik Hari ini
KlikJakarta - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI melanjutkan pembahasan RDP Gabungan dengan Komisi IX dan XI pada 27 Agustus 2019 mengenai rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung Nusantara 1, Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (2/9/2019). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada kesempatan tersebut diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Agus Suprapto. Agus memaparkan beberapa hasil temuan BPKP yaitu mengenai sistem kepesertaan, manajemen iuran dan piutang, sistem pelayanan, verifikasi dan pembayaran klaim, strategi purchasing, biaya operasional, serta inisiatif...
Kemenkes Tegaskan Akreditasi RS Untuk Jaminan Pelayanan Pasien

Kemenkes Tegaskan Akreditasi RS Untuk Jaminan Pelayanan Pasien

Klik Hari ini, Klik Headline
Klik Jakarta - Masyarakat memiliki hak atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Pemerintah memiliki kewajiban melindungi hak masyarakat tersebut melalui akreditasi rumah sakit. Akreditasi rumah sakit berkaitan dengan BPJS Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 99 Tahun 2015 menyebutkan rumah sakit yang akan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan harus memenuhi persyaratan yang salah satunya terakreditasi. Berdasarkan data yang dimiliki Kemenkes tertanggal 8 Januari 2019 jumlah rumah sakit di Indonesia ada 2.817. Sementara berdasarkan data Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan Joint Commission International (JCI) di tanggal yang sama, jumlah rumah sakit yang terakreditasi sebanyak 1988. Agar masyarakat dapat memanfaatkan BPJS d...
Peserta JKN Tidak Perlu Resah Terkait Terhentinya Kerjasama BPJS dengan RS

Peserta JKN Tidak Perlu Resah Terkait Terhentinya Kerjasama BPJS dengan RS

Klik Hari ini, Klik Headline
Klik jakarta - Sekretaris Jenderal Kemenkes RI, Oscar Primadi menegaskan agar masyarakat khususnya peserta JKN tidak perlu resah dengan informasi tentang terhentinya kerjasama BPJS Kesehatan dengan beberapa rumah sakit. Masyarakat tetap akan mendapat pelayanan seperti biasa. ''Masyarakat khususnya peserta JKN tidak perlu resah karena tetap akan mendapatkan pelayanan seperti biasa,'' katanya, di Jakarta (4/1). Oscar menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada BPJS Kesehatan untuk memperpanjang kontrak dengan rumah sakit-rumah sakit yang bekerjasama. Surat tersebut tertuang dalam Surat Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/Menkes/18/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Januari 2019. Dalam surat tersebut mengharapkan semua rumah sakit yang sebelumnya...