Bandung, Klikterus.com – Anggota DPRD Jawa Barat, Dedi Aroza mempertanyakan indikator ekonomi dalam klaim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar yang menyatakan Index Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat tahun 2025 meningkat.
Legislator daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor ini menegaskan, harusnya pemerintah melihat indikator ekonomi ini juga dimana salah satunya index kemampuan masyarakat dalah hal daya beli.
“Jadi begini, memang IPM itu titik beratnya, lebih condong kepada sektor pendidikan, kemudian kesehatan, lalu kemudian ekonomi, walaupun ekonomi bagian dari, indikator, tapi misal ekonomi rakyat diterbengkalai tidak bagus juga, seharusnya pemerintah tetap melihat bahwa bagaimana, ekonomi ini terlihat sebagai index kemampuan masyarakat dalam hal kemampuan daya beli,” ujarnya kepada awak media, Rabu (08/04/2026).
“Kalau ternyata daya belinya berkurang, ini harusnya berpengaruh. Kemudian apakah ekonominya ditopang kepada hal yang lain, ini nanti kita akan coba konfirmasi,” sambung Dedi Aroza.
Langkah ini dimaksudkan sebagai komplimasi kepada teman-teman di komisi 3 yang menangani bidang perekonomian.
“Menurut saya, index IPM juga berkaitan dengan indikator ekonomi, itu juga harus jadi bahan landasan perhitungan sehingga kita lihat kemampuan daya beli masyarakat, bagaimana berkurangnya angka pengangguran, ini juga perlu dijadikan catatan menurut saya,” tandas Dedi Aroza.
Sebelumnya, Pemprov Jabar mengklaim bahwa IPM Jawa Barat pada Tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 75,9 poin, naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 74,92 poin. Capaian tersebut juga melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 74,39 poin.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa peningkatan IPM 2025 didukung oleh perbaikan pada seluruh dimensi penyusunnya, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Dari sektor kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berhasil menurunkan angka kematian balita menjadi 6,67 per 1.000 kelahiran hidup. Selain itu, usia harapan hidup meningkat menjadi 75,53 tahun, yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas layanan kesehatan dan kondisi kesejahteraan masyarakat secara umum.
Pada dimensi pendidikan, harapan lama sekolah meningkat menjadi 13,02 tahun. Rata-rata lama sekolah juga menunjukkan tren positif, yakni mencapai 9,46 tahun pada 2025, melampaui target 9,35 tahun dan meningkat 0,22 tahun dibandingkan capaian 2024 sebesar 9,24 tahun.
Untuk memperkuat capaian tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan berbagai intervensi strategis pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD), dukungan pembiayaan diberikan kepada 578.196 siswa SMA, 367.040 siswa SMK, dan 9.376 siswa SLB.
Selain itu, Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang merupakan kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat disalurkan kepada 261.488 siswa SMA, 667.298 siswa SMK, dan 19.975 siswa SLB sebagai instrumen afirmasi untuk menjaga keberlanjutan akses pendidikan dan menekan potensi putus sekolah.
Intervensi tambahan dilakukan melalui Beasiswa Personal Pancawaluya yang menjangkau 3.503 siswa SMA, 5.662 siswa SMK, dan 235 siswa SLB guna mendukung peserta didik dari keluarga kurang mampu.
Dukungan operasional satuan pendidikan turut diperkuat melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang menjangkau 1.715 SMA, 2.884 SMK, dan 391 SLB di Jawa Barat.
Dari sisi penyediaan infrastruktur, pemerintah daerah merealisasikan pembangunan 11 Unit Sekolah Baru (USB) serta pembangunan 722 ruang kelas baru dan ruang praktik siswa untuk meningkatkan daya tampung dan kualitas pembelajaran. Selain itu, dilakukan penyediaan meubelair bagi 397 sekolah, rehabilitasi 224 ruang kelas guna memastikan kelayakan sarana pembelajaran, serta pembangunan 290 unit toilet untuk mendukung standar sanitasi dan kesehatan lingkungan sekolah.
Secara keseluruhan, penguatan intervensi pada sektor kesehatan dan pendidikan tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat. Sinergi kebijakan pembiayaan pendidikan, perluasan akses layanan, serta pembangunan infrastruktur sekolah menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sebagai komponen utama pembentuk IPM Tahun 2025.