Shadow

Kritikan Dewan Komisi VI Ismail Bachtiar Soal Penjualan Gas Elpiji 3 Kilogram Ditanggapi PT Pertamina

Jakarta, Klikterus.com – Anggota Komisi VI DPR RI Ismail Bachtiar mengkritik kebijakan Pemerintah soal penjualan gas elpiji 3 kilogram di pangkalan resmi.

Pasalnya, Ismail menemukan fakta di lapangan bahwa masyarakat sangat terkejut dengan kebijakan baru ini.

“Tidak ada pemberitahuan sebelumnya, kita (Komisi VI) ada Focus Group Discussion FGD kalau tidak salah tanggal 31 Januari dengan Pertamina, waktu pelaksanaan program ini 1 Februari, di moment FGD saya sudah sampaikan, saya bilang ini hati-hati karena ini cikal bakalnya dari statement Bu Sri Mulyani sebenarnya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa beliau kaget dengan harga di masyarakat sampai 20 ribu, padahal di Pertamina belinya Rp12.750, Rp12.500 ini yang tidak dipahami,” ujar Ismail kepada awak media, Senin (03/02/2025).

“Ada Perda yang mengatur tentang itu dan Pergub yang mengatur tentang standar harga eceran berdasarkan rasio wilayah, yang jaraknya sekian sampai sekian, ada cost of transport itu sama sekali tidak disosialisasikan,” sambung Ismail.

Dirinya juga sudah menyampaikan ke Pertamina bahwa kebijakan ini perlu disiasati.

“Jangan sampai kebijakan seperti ini, apalagi ini menjelang Ramadan, menjelang Ramadan harus ada yang nampung, siapa yang mau tanggung,” tukas legislator PKS ini.

Dirinya bersama fraksi PKS sesungguhnya mengapresiasi program ini dimana maksud dan tujuannya adalah untuk kestabilan harga serta mengontrol pasokan.

“Tapi sekarang kondisi nyatanya tidak sejalan dengan kesiapan di bawah, sediannya memang ketika ada kebijakan, paling tidak sosialisasinya harus ada, ini tiba-tiba kementerian ESDM lakukan kebijakan tanpa ada sosialisasi, tanpa ada pembertahuan 1 Februari, oke kita berhenti diecaran ini yang bikin orang kaget dan terjadilah itu antrian panjang,” kata Ismail.

“Pertama kami berharap ada evaluasi dulu, dengan 3 hari yang berjalan ternyata menimbulkan problematika yang kedua, ketika penerapan benar-benar harus dijalankan sesuai dengan kesepakatannya, setidaknya pengecer ini tetap bisa dioptimalkan atau dinaikkan status, pengecer ini untungnya hanya Rp2.000-Rp3.000 tidak bikin pengecer jadi kaya raya juga,” imbuhnya.

“Akhirnya masyarakat karena tadinya dia dapat harga Rp22.000-Rp23.000, sekarang harus ke pangkalan kebayang tidak, mereka naik ojek sendiri, harus Rp20.000 pulang pergi jadi beli LPG-nya malah lebih mahal,” tandas Ismail.

Ismail juga menyebutkan bahwa Fraksi PKS mendukung karena tujuannya baik, tapi perlu untuk lakukan penyesuaian dan pasti kesiapannya harus ready.

Merespon hal ini, Vice President (VP) Corporate Communication PT Pertamina, Fadjar Djoko Santoso menyebutkan bahwa PT Pertamina hanya menjalankan kebijakan dari Pemerintah.

“Stok dan pasokan di pangkalan resmi cukup, masyarakat bisa membeli di pangkalan resmi karena harganya lebih murah karena sesuai HET yang ditetapkan pemda setempat,” katanya.

“Untuk kemudahan mencari pangkalan terdekat masyarakat dapat mengakses link berikut https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg atau bisa meminta informasi melalui Call Centre 135,” pungkas Fadjar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *