Shadow

Dua Juta Data Nasabah BRI Life Bocor, Pimpin Komisi I DPR RI Pelototi Kinerja Kemenkominfo

Wakil ketua komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Anton Sukartono Suratto

Jakarta – Kebocoran Dua Juta Data Nasabah BRI Life, yang sangat merugikan masyarakat sebagai akibat dari ketik siapan pemerintah Indonesia dalam pertahanan cyber crime. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrat (PD) Anton Sukartono Suratto. Rabu (28/7/2021).
“Kasus peretasan data BRI Life oleh hacker yang kemudian diperjualbelikan, sebaiknya Pemerintah memperkuat pertahanan cyberc crime, salah satunya dengsn cara melakukan investigasi mendalam. lembaga kemenkominfo bersama jajaran aparat hukum melakukan upaya perlindungan dan pembelaan terhadap data2 yg dicuri.” Papar wakil Rakyat dari Dapil V Kabupaten Bogor itu.
Dari fakta-fakta yang terjadi menunjukkan bahwa sistem keamanan data di Indonesia belum berjalan secara optimal guna melindungi data-data yang bersifat privat. Potensi permasalahan yang terjadi kedepan bukan hanya tentang pencurian data guna diperjualbelikan, akan tetapi penyalahgunaan data yang dapat mengganggu stabilitas suatu negara. Data pribadi penduduk Indonesia yang diketahui oleh negara lain dapat dimanfaatkan untuk melemahkan stabilitas Indonesia dengan berbagai macam pendekatan seperti ekonomi sebagaimana terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama.

“ Untuk mencegah kerugian makin tinggi, Urgensi disahkan RUU Perlindungan Data Publik (RDP) adalah manfaat yang akan dirasakan oleh pemilik data ketika RUU ini disahkan. Manfaat yang dirasakan berupa proteksi terhadap data pribadi. Proteksi tersebut dibarengi dengan hak pemilik data. Dalam RUU tersebut, pemilik data memiliki beberapa hak untuk mengatur dan mengelola data pribadi. Terhadap hak tersebut baik setiap orang, badan publik maupun organisasi/institusi memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan menjalankan hak-hak individu yang berkaitan dengan data pribadi. Pengaturan mengenai hak pemilik data tersebut terdapat pada Pasal 4 hingga Pasal 14.” Papar Anton.

Seperangkat hak yang ada dalam RUU tersebut dapat dioptimalkan guna mewujudkan kenyamanan pemilik data. Terwujudnya rasa nyaman harus diupayakan melalui kepatuhan terhadap regulasi ini. Adapun ketika pemilik data merasa tidak nyaman karena hak privasi nya terhadap data pribadi dilanggar, maka pemilik data dapat menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur hukum.

RUU PDP memberikan kedudukan hukum yang kuat bagi pemilik data untuk melakukan proteksi terhadap data pribadi yang mereka miliki.

Guna menjamin efektivitas regulasi ini, perlu dibentuk otoritas independen dengan tugas melakukan pengawasan para pihak yang berkutat dengan data pribadi individu, menerima keluhan masyarakat terkait pelanggaran terhadap pelindungan data pribadi, dan memberikan masukan kepada kebijakan Pemerintah maupun Korporasi/Badan Publik. Dengan kedudukannya yang independen, maka lembaga tersebut diharapkan lebih mampu bersikap objektif sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan data pribadi.

Secara materil, Urgensi terhadap RUU PDP perlu di tindaklanjuti dan di bahas secara khusus dan mendetail sedangkan secara formil yang tepat harus dibentuk lembaga yg independen, dengan alasan apabila lembaga tersebut independen maka adanya jangkauan yang luas atas penyelesaian masalah, salah satunya penyelesaian masalah terhadap data yang bocor ke publik atau bahkan diperjual-belikan oleh oknum atau orang yang tidak bertanggung jawab.
Permasalahan data yang bocor juga pernah terjadi (data BPJS kesehatan) dan saat ini terjadi kembali (data pribadi nasabah BRI-Life), sehingga persoalan tersebut menjadi masalah yg bisa menjadi belarut-larut bahkan dapat menjadi suatu hal yang biasa sedangkan Data pribadi merupakan hak privasi seseorang yang harus di lindungi agar tidak di salahgunakan.

Saat ini, masih minimnya payung hukum untuk melindungi data pribadi dan juga masih sangat lemah keamanan siber (cyber security) di Indonesia. Jadi pentingnya cyber security sebagai layer dalam cyber space yang harus menjadi dominan khususnya di Indonesia agar salah satunya adalah data pribadi masyarakat dapat terlindungi dan tidak tersebar atas persetujuan pemilik data tersebut. (Pegy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *