Shadow

Terkait Surat Keputusan 3 Menteri, Ini Kata Reza Indra Giri

BOGOR-

Surat Keputusan bersama yang ditanda tangani oleh 3 Menteri terkait dengan kebebasan masih menuai polemik. Hal tersebut tentu berdampak tidak optimal saat dilaksanakan, sehingga dibutuhkan kembali perumusan ulang.

Dikutip dari Reza Indra Giri Master Psikologi Forensik Indonesia mengatakan, terkait SKB 3 Menteri, tampaknya masih ada beberapa persoalan yang harus dibenahi. Pasal 29 ayat 2 menggunakan kata “kemerdekaan”, bukan “kewajiban”. Diksi tersebut memberikan ruang kepada siapa pun untuk memeluk agama apa pun. Tapi secara semena-mena. Kata “kemerdekaan” bisa ditafsirkan sebagai jaminan bahwa anak atau peserta didik juga bisa berperilaku sekehendak mereka sendiri. Termasuk, anak atau peserta didik, berkat kata “kemerdekaan”, seakan bisa mengabaikan kewajiban mereka untuk berbusana tidak sesuai dengan ketentuan agama mereka.

“Spesifiknya, siswi muslimah merdeka untuk berjilbab maupun tak berjilbab,” ujarnya.

Guna menutup celah masih ia menjelaskan, bagi interpretasi menyimpang itu, perlu dilakukan perumusan ulang atas pasal 29 ayat 2 UUD. Alternatif lain, kata “kemerdekaan”. Perlu diberikan penjelasan tentang seberapa jauh kemerdekaan itu diterapkan dan tidak diterapkan pada subjek anak-anak.

Ditambah masih ia mengatakan, SKB 3 Menteri memuat frasa memberikan kebebasan kepada peserta didik. Meski terkesan indah, namun frasa tersebut bertentangan dengan dinamika psikologis anak itu sendiri. Anak diasumsikan sebagai individu yang belum cukup cakap (kompeten) untuk membuat keputusannya sendiri. UU Perlindungan Anak memang menjamin bahwa anak berhak mengeluarkan pendapatnya. Tapi pada saat yang sama tidak ada pasal dalam UU tersebut yang mewajibkan diamini ya atau dipenuhinya pendapat anak tersebut. Konstruksi pasal-pasal dalam UU Perlindungan Anak tersebut menunjukkan bahwa setelah diperhatikan dengan seksama. Pendapat anak bisa saja diabaikan sepanjang pengabaian itu justru akan mendukung terealisasinya kepentingan terbaik anak.

“Dengan kata lain, unsur kehendak anak bisa dikesampingkan sepanjang, sekali lagi. Pengesampingan itu justru lebih kondusif bagi terpenuhinya kepentingan terbaik anak,” jelasnya kepada Klikterus.com belum lama ini.

Masih Reza mengatakan, dari situ dapat dibayangkan sebuah ilustrasi. Ketika anak menyatakan bahwa ia menolak mengenakan busana yang diwajibkan sesuai kaidah agamanya. Jika pernyataan anak tersebut dipenuhi, maka itu justru akan menjauhkan anak atau peserta didik dari tercapainya tujuan pendidikan (menjadikan peserta didik sebagai manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia). Sebaliknya masih ia menambahkan, pengabaian terhadap pendapat peserta didik tersebut justru akan lebih memungkinkan terealisasinya tujuan pendidikan dimaksud. Dengan kata lain, tetap mewajibkan peserta didik berbusana sesuai kewajiban agamanya. Betapa pun bertentangan dengan kehendak anak, justru lebih mendukung terpenuhinya kepentingan terbaik anak.

“Dinamika psikologis anak dan konstruksi pasal-pasal dalam UU Perlindungan anak, dengan demikian, memberikan justifikasi kepada semua pihak termasuk Pemda dan pihak sekolah. Untuk mewajibkan bagi peserta didik berbusana sesuai ketentuan yang diwajibkan oleh agamanya masing-masing,” tambahnya. (tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *