Shadow

Tag: laporan

Pemda Diingatkan Kemendagri Batas Akhir Penginputan Laporan SPM Tahun 2024 Triwulan 1

Pemda Diingatkan Kemendagri Batas Akhir Penginputan Laporan SPM Tahun 2024 Triwulan 1

Klik Hari ini
JAKARTA, Klikterus.com - Plh. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Zamzani B. Tjenreng membuka rapat evaluasi pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun Anggaran 2024, kolaborasi antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dengan SKALA, Rabu (15/5/2024) di Aston Kartika Grogol Hotel, Jakarta. Pada sambutannya, Zamzani mengatakan saat ini evaluasi pelaporan e-SPM telah memasuki triwulan 1 tahun 2024. "Secara umum, e-SPM sudah berjalan dengan baik sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Hasil penginputan data pelaporan dilakukan evaluasi per triwulan melalui rapat baik luring maupun daring," kata Zamzani. Lebih lanjut, Zamzani menyampaikan bahwa batas akhir penginputan laporan SPM tahun 2024 triwulan 1 yaitu pada tanggal 30 April 2024...
LAPORAN DANA AWAL KAMPANYE PARPOL PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LAPORAN DANA AWAL KAMPANYE PARPOL PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Klik Hari ini
Klikterus.com - Berdasarkan ketentuan Pasal 325 sampai dengan Pasal 339 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kegiatan kampanye Pemilihan Umum didanai dan menjadi tanggung jawab Peserta Pemilihan Umum. Dalam rangka mewujudkan prinsip berkepastian hukum, akuntabel, dan transparan, Peserta Pemilihan Umum wajib mencatat pendanaan kampanye dimaksud dalam Laporan Dana Kampanye yang terdiri atas 3 Jenis Laporan, yaitu laporan awal dana kampanye (LADK), laporan pemberi sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). LADK Partai Politik Peserta Pemilu Umum Tahun 2024 adalah pelaporan yang memuat informasi: 1. RKDK; 2. saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; 3. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo ...
74% Paket Pekerjaan Kementerian PUPR Untuk Badan Usaha Kecil dan Menengah

74% Paket Pekerjaan Kementerian PUPR Untuk Badan Usaha Kecil dan Menengah

Klik Hari ini, Klik Headline, Klik Nasional
Klik Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 110,7 triliun, ditambah anggaran penanganan jalan nasional dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Availaibility Payment  (KPBU-AP)sebesar Rp 5,1 triliun. Progres penyerapan anggaran Kementerian PUPR hingga 24 Maret 2019, yakni realisasi keuangan sebesar 6,59 % atau sebesar Rp 7,3 triliun dan realisasi fisik sebesar 7,13 %. Dari jumlah Rp 110,7 triliun tersebut, jumlah paket kontraktual termasuk kontrak Multi Years Contract (MYC) sebanyak 8.755 paket dengan nilai Rp 88,5 triliun. Progres lelang hingga 24 Maret 2019, dari nilai paket kontraktual 2019 sebesar Rp 88,5 triliun yang terbagi dalam 8.755 paket, sudah terkontrak sebanyak 3.462 paket (39,5% dari...
Menkeu Claim Kinerja APBN 2014-2018 Sehat

Menkeu Claim Kinerja APBN 2014-2018 Sehat

Klik Bisnis, Klik Hari ini, Klik Headline
Klik Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa selama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tahun 2014-2018 kinerja neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dalam kondisi aman, kredibel dan sehat. Hal ini disampaikan Menkeu pada saat Konferensi Pers 4 Tahun Pencapaian Pemerintah “Kinerja APBN 2014-2018” di Ruang Serbaguna, Kantor Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta, Selasa (23/10). “Dalam masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, kondisi APBN aman, kredibel dan sehat,” tegas Menkeu di depan para wartawan media cetak dan elektronik. Beberapa indikator yang disampaikan Menkeu antara lain: defisit APBN yang terus menurun, defisit keseimbangan primer berhasil diturunkan mendekati Rp 0, penerimaan perpajakan meningkat drastis dan pertumbuh...