BOGOR, Klikterus.com – Langkah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi warga miskin penderita penyakit kronis yang dicoret oleh Kemensos mendapat apresiasi sekaligus catatan kritis dari parlemen.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor, Dedi Aroza, mengingatkan agar kebijakan ini tidak hanya menjadi solusi sesaat atau bersifat “pemadam kebakaran”.
Kritik ini muncul merespons pernyataan Gubernur Jawa Barat yang berkomitmen mengambil alih beban iuran segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi penderita kanker, thalasemia, dan gagal ginjal yang datanya dihapus dari pusat.
Poin Kritik Dedi Aroza
Dedi Aroza menegaskan bahwa niat baik Gubernur harus dibarengi dengan sistem yang presisi agar anggaran tepat sasaran. Berikut adalah poin-poin kritiknya:
1. Sinkronisasi Data yang Carut Marut
“Kita mengapresiasi respons cepat ini karena menyangkut nyawa manusia. Namun, pertanyaan besarnya adalah mengapa data ini bisa meleset di tingkat pusat? Pemprov Jabar harus proaktif melakukan verifikasi dan validasi (verivali) yang lebih ketat di lapangan agar tidak ada warga miskin yang ‘tercecer’ lagi di kemudian hari,” ujar Dedi saat dihubungi awak media, Rabu (25/02/2026).
2. Kejelasan Skema Anggaran
Dedi juga mempertanyakan keberlanjutan anggaran ini dalam jangka panjang. Ia berharap kebijakan ini bukan sekadar janji politik sesaat.
”Anggaran untuk penyakit kronis itu besar dan berkelanjutan. Pemerintah harus transparan, dari pos mana dana ini diambil dan bagaimana memastikan kuotanya mencukupi bagi seluruh warga Jabar yang terdampak, bukan hanya yang viral saja,” tambahnya.
3. Sosialisasi hingga Tingkat Desa
Ia menekankan agar pendataan tidak hanya dilakukan di rumah sakit besar. “Masyarakat di pelosok Kabupaten Bogor seringkali tidak tahu kalau status PBI mereka dicabut sampai mereka tiba di RS. Pemprov harus menggandeng aparat desa untuk jemput bola mendata penderita penyakit kronis ini sebelum kondisi mereka kritis.”
Dedi Aroza berharap, kebijakan ini menjadi momentum bagi Jawa Barat untuk memiliki basis data kemiskinan mandiri yang lebih akurat daripada data pusat. Dengan begitu, jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu tidak lagi bergantung pada “belas kasihan” kebijakan yang berubah-ubah di tingkat kementerian.