KLIKTERUS.COM – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, memimpin rapat paripurna yang membahas sejumlah agenda strategis terkait penguatan fungsi legislatif serta arah pembangunan daerah.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Bogor tersebut menjadi bagian dari komitmen DPRD dalam memastikan setiap kebijakan daerah berpihak pada kepentingan masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Salah satu agenda utama dalam rapat paripurna tersebut adalah penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul prakarsa DPRD tentang Pengakuan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat.
Menurut Sastra Winara, keberadaan regulasi tersebut menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat yang ada di Kabupaten Bogor.
“Raperda ini merupakan bentuk komitmen DPRD dalam mendorong pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat, sehingga hak-haknya dapat terlindungi secara hukum,” ujarnya.
Selain membahas Raperda, DPRD Kabupaten Bogor juga menetapkan keputusan mengenai rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor Tahun Anggaran 2025.
Sastra menjelaskan, rekomendasi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
“Melalui rekomendasi ini, DPRD memberikan berbagai masukan dan evaluasi yang diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, DPRD Kabupaten Bogor juga secara resmi menutup Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025–2026 dan membuka Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025–2026.
Pergantian masa persidangan tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen seluruh anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor.
Sastra menegaskan bahwa setiap kebijakan dan langkah yang diambil DPRD harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkeadilan.
“DPRD akan terus berupaya menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal serta membangun kolaborasi yang kuat dengan pemerintah daerah demi mewujudkan Kabupaten Bogor yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.