BOGOR –
Iklim investasi di Kabupaten Bogor kini berada di bawah bayang-bayang kritik tajam. Para pelaku usaha mulai menyuarakan keresahan terkait birokrasi perizinan yang dinilai berbelit, tidak konsisten, dan terlalu tersentralisasi pada pucuk pimpinan daerah. Tembok birokrasi ini dikhawatirkan bakal memicu eksodus investor ke wilayah lain yang lebih ramah bisnis.
Ironi Sentralisasi: “Semua Harus ke Meja Bupati”
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah sistem delegasi wewenang yang dinilai mandek. Berdasarkan keluhan di lapangan, urusan teknis seperti perizinan bangunan rumah tinggal atau ruko dengan luas sekitar 400 meter persegi masih memerlukan tanda tangan Bupati.
”Ini bukan hanya tidak efisien, tapi menunjukkan kegagalan dalam membangun sistem delegasi yang sehat. Kepala daerah seharusnya fokus pada kebijakan strategis, bukan terjebak dalam urusan teknis yang bisa diselesaikan di level dinas,” ujar Sintaro salah satu perwakilan pelaku usaha.
Kondisi ini memicu kesan adanya “haus kekuasaan” dalam pengambilan keputusan. Publik menilai, ketergantungan yang terlalu tinggi pada satu pintu tanda tangan justru menjadi beban yang menyumbat nadi pelayanan publik.
Ketidakpastian Regulasi dan Janji Manis “Satu Bulan”
Selain masalah birokrasi yang panjang, inkonsistensi kebijakan menjadi momok menakutkan bagi para pengusaha. Perubahan aturan yang mendadak menciptakan ketidakpastian hukum yang membuat calon investor ragu untuk menanamkan modalnya.
Beberapa poin kegagalan layanan yang disorot antara lain:
Slogan Kosong: Janji perizinan selesai dalam satu bulan kenyataannya sering berlarut-larut tanpa kepastian.
Kinerja Dinas: Sejumlah dinas dinilai lambat dan kurang responsif, seolah tidak memiliki urgensi dalam melayani masyarakat.
Administrasi Berulang: Berkas yang seringkali “bolak-balik” tanpa ada solusi konkret yang mempercepat proses.
Ancaman Kehilangan Daya Saing
Jika perbaikan sistemik tidak segera dilakukan, Kabupaten Bogor terancam kehilangan daya saingnya di tingkat regional. Ketidakmampuan daerah dalam memangkas birokrasi akan mendorong pengusaha mencari wilayah tetangga yang menawarkan regulasi lebih jelas dan pelayanan lebih cepat.(tri)