BOGOR-
Desakan agar Bupati Bogor Rudi Susmanto dan Wakil Bupati Ade Jaro melakukan evaluasi kinerja ASN secara total semakin menguat. Warga menilai selama ini evaluasi dan rotasi jabatan hanya berhenti pada level kepala dinas, kabid, kasi, hingga lurah. Sementara itu, pegawai staf—yang menjadi ujung tombak pelayanan dan penyusun laporan lapangan—hampir tidak pernah tersentuh pembinaan maupun penindakan tegas.
Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) Cabang Bogor
Yogi Ariananda mengatakan, kebijakan rotasi hanya menyasar pejabat struktural, tapi oknum staf yang malas justru aman-aman saja,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Menurutnya, banyak laporan lapangan justru ditangani oleh staf. Jika data buruk muncul, tidak sedikit yang memilih menutupi agar atasan terlihat seolah-olah bekerja baik. Praktik ini dinilai berbahaya karena membuat bupati tidak menerima informasi apa adanya, sehingga keputusan strategis bisa meleset dari realita.
Yogi juga menyoroti perilaku sebagian oknum ASN yang bekerja tanpa etos. “Ada yang datang hanya untuk ngopi, makan, lalu pulang. Kerja setengah hati, tapi tetap ingin gaji penuh,” ungkap warga lainnya.
Kondisi perkantoran di beberapa dinas dan kecamatan juga disorot. Hampir setiap hari digelar rapat dengan konsumsi, yang menurut warga hanya menghabiskan anggaran tanpa memberikan dampak nyata terhadap pelayanan masyarakat. “Rapat terus, konsumsi terus, tapi pelayanan tetap lambat,” kritik warga.
Fenomena ini dinilai kontras dengan sektor swasta seperti pabrik, di mana rapat tidak selalu dilengkapi konsumsi namun pekerjaan tetap berjalan disiplin, efisien, dan terukur.
Yogi juga mendesak Bupati Bogor untuk turun tangan langsung dan tidak ragu memberikan sanksi tegas kepada ASN yang tidak menunjukkan komitmen kerja. “Kalau ingin Bogor maju, jangan hanya pejabat yang dibina. Staf-staf yang malas harus dievaluasi. Kalau dibiarkan, ya laporan akan terus dimanipulasi dan kinerja pemerintah tetap buruk,” tegasnya kepada klikterus.com .
Yogi berharap Bupati mengeluarkan instruksi keras dan melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh aparatur. “ASN itu digaji untuk melayani masyarakat, bukan untuk mencari kenyamanan pribadi. Kalau tidak mau bekerja, sebaiknya mundur,” tutup warga dengan nada tegas. (Tri)