Klikterus.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menyatakan dukungannya terhadap percepatan program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang digagas oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto.
Menurut Sastra, kolaborasi antara DPRD, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, dan berbagai pihak terkait sangat penting agar program Rutilahu dapat berjalan tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Saya mendukung penuh langkah Bupati Rudy Susmanto. Program ini akan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjadi bukti keberpihakan pemerintah kepada warga,” ujar Sastra Winara, Kamis (25/9/2025).
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, sebelumnya menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan program Rutilahu dalam waktu maksimal tiga tahun, lebih cepat dibanding proyeksi umum yang biasanya membutuhkan lima tahun.
Rudy menyebut, percepatan ini dilakukan untuk mempercepat penuntasan persoalan kesejahteraan dasar masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan sehat.
Program Rutilahu menjadi salah satu prioritas utama Pemkab Bogor dalam rangka menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah, terutama di pedesaan.
Berdasarkan data, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor mencapai sekitar 14 ribu unit, yang menjadi perhatian serius karena menyangkut kualitas hidup ribuan keluarga.
“Oleh karena itu, kami mengambil langkah percepatan agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama untuk memiliki hunian yang layak,” kata Rudy.
Melalui APBD Perubahan 2025, Pemkab Bogor menyiapkan sekitar 3.750 unit rumah untuk diperbaiki, tersebar di 40 kecamatan dan 416 desa. Program ini berjalan paralel dengan intervensi lain, termasuk sinergi bersama TNI, Polri, serta program pusat melalui DPR RI.
“Yang dari APBD murni ada sekitar 3.750 rumah. Selain itu, kami juga memiliki program kolaborasi dengan TNI maupun Polri, tujuannya sama: percepatan pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat. Program pusat melalui DPR RI tetap terkoordinasi dengan pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan,” jelas Rudy.
Seluruh data penerima bantuan diverifikasi secara berlapis, mulai dari tingkat RT/RW, desa/kelurahan, hingga dihimpun oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, untuk memastikan program tepat sasaran.
Rudy menambahkan, keberhasilan percepatan program Rutilahu juga bergantung pada kemampuan fiskal daerah, namun optimistis target tercapai karena tren pendapatan daerah yang positif.
Program Rutilahu tidak hanya fokus pada perbaikan fisik rumah, tetapi juga diintegrasikan dengan program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, rumah layak huni menjadi titik tolak bagi kehidupan yang lebih sehat, aman, dan sejahtera.