Shadow

Rapat Dengar Pendapat 11 P3D Jabar, Asep Arwin Kotsara Berikan Masukan Untuk Genjot PAD

Bandung, Klikterus.com – Komisi III DPRD Jawa barat menggelar rapat kerja selama dua hari bersama 11 Kapus P3D (Pusat Pelayanan Pendapatan Daerah) BAPENDA Provinsi Jawa barat yang terdiri dari Kota Bandung I, Kota Bandung II, Kota Bandung III, Kabupaten Bandung I, Kabupaten Bandung II, Kabupaten Purwakarta, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Selasa (09/11/2021).

Anggota Komisi III DPRD Jawa barat Asep Arwin Kotsara menjelaskan bahwa agenda utama rapat tersebut adalah mendengar potensi pendapatan daerah setiap P3D.

“Dampak Covid-19 menghantam semua P3D tak terkecuali P3D yang pendapatannya terbesar yaitu Kota Bekasi sehingga pendapatannya jauh berkurang,” ujar Asep Arwin Kotsara.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Kota Depok-Bekasi ini menilai akhirnya BAPENDA Provinsi Jabar melakukan perubahan atau penyesuaian dimana target pendapatan di seluruh P3D mencapai total pengurangan nyaris 5 triliun rupiah.

“Tentunya dampak ini sangat mempengaruhi terhadap dana Bansos, hibah untuk masyarakat dan juga mempengaruhi pembangunan Infrastruktur di Jawa Barat,” tukasnya.

Lebih lanjut,menurut Asep Arwin Kotsara sampai saat ini yang menjadi primadona pendapatan P3D adalah Kendaraaan bermotor yaitu PKB dan BBNKB, data KTMDU (Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang) dengan angka cukup tinggi di seluruh P3D.

Namun tidak berhenti disitu saja, Komisi III pun memberikan beberapa masukan bagi P3D diantaranya adalah :

1. Optimalisasi pendapatan PAP (Pajak Air Permukaan), capaian PAP sampai akhir 2022 setiap P3D hanya kisaran 20 – 30%, dengan kata lain PAP masih dibawah target 100%. Sekitar September 2021 Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK menyoroti PAP di Jabar yang masih rendah. KPK menyepakati 3 saran dari KEMENDAGRI terkait optimalisasi PAP yaitu :
a. Buat Team khusus PAP
b. Kumpulkan data perusahaan yang sudah memanfaatkan PAP
c. Lakukan kunjungan lapangan ke beberapa pelaku usaha.

2. Banyak Aset atau BMD (Barang Milik Daerah) Pemprov yang belum Optimal pemanfatannya, padahal bisa menjadi pendapatan Daerah. Berdasarkan Permendagri No.19 Tahun 2016 yang diperbaharui PP. No. 28 tahun 2020, bentuk pemanfaatan BMD bisa dalam bentuk
a. KSP(Kerjasama Pemanfaatan),
b. Pinjam Pakai
c. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna,
d. KSPI(Kerjasama Penyediaan Penyediaan Infrastruktur.

Dengan optimalisasi PAP pada point pertama diharapkan oleh Asep Arwin Kotsara dapat menambah PAD Provinsi Jawa barat.

“Semoga tahun 2022 Pandemi Allah cabut, dunia usaha menggeliat, pengangguran berkurang dan tentuanya PAD akan semakin meningkat,” tutup Asep Arwin Kotsara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *