Shadow

Kaget Usulan KPUD Jabar, Asep Arwin Kotsara Berikan Usulannya Untuk Tekan Anggaran Pemilu Jabar

Klikterus.com – Tahun 2024 merupakan tahun politik dimana pemilu serentak akan digelar, Jawa barat pun masuk didalamnya sebagai daerah yang akan menggelar pesta demokrasi tersebut. Angka yang fantastis muncul dari usulan KPUD Jabar yaitu 2.47 Triliun rupiah.

Anggota Komisi III DPRD Jawa barat Asep Arwin Kotsara sangat menyoroti betul hal ini, dirinya heran karena biaya Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2018 hanya 900 Miliar rupiah.

Berangkat dari hal tersebut, dirinya bersama pimpinan dan anggota Bapemperda (Badan Pembuat Peraturan Daerah) didampingi Kesbangpol, Biro Hukum, dan Bappeda berkunjung ke Provinsi Jawa tengah di Semarang dalam rangka study banding perihal DCD (Dana Cadangan Daerah).

“Ternyata Jateng lebih leading dalam hal DCD, sudah memiliki Perda dan sejak tahun 2020 serta dana juga sudah dicicil. Sedangkan Pemprov Jabar sampai sekarang belum memiliki Perda, apalagi cicilannya,” kata Asep Arwin Kotsara, Rabu (03/11/2021).

Melalu forum diskusi, diketahui biaya pemilu Provinsi Jawa tengah untuk tahun 2024 hasil diskusi Bapemperda Jateng dengan akademisi hanya menghabjskan anggaran sekitar 900 miliar rupiah sedangkan tahun 2018 biaya pemilu hanya menelan anggaran 700 miliar rupiah.

“Dengan daftar pemilih tetap (dpt) sebanyak 26 juta jiwa 900 miliar anggaran Jateng. Untuk Jabar biaya Pilgub 2024, KPUD mengusulkan 2.47 Triliun, dengan dpt sekitar 31 juta jiwa, selisih dpt hanya sekitar 5 juta jiwa, namun selisih dananya mencapai lebih dari 1.5 Triliun,” ujar Asep Arwin Kotsara.

Pilkada Serentak 2018, saat itu Pilgub Jabar dilakukan bersamaan dengan pemilihan Walikota dan pemilihan Bupati di 16 daerah, hanya menghabiskan anggaran 1,8 triliun rupiah, padahal Pemprov sudah alokasikan 1.1 Triliun, dan yang terpakai hanya 900 Milyar.

Oleh karena itu Asep Arwin Kotsara yang merasa anggaran Pemilu 2024 bagi Jabar terlalu besar dirinya memberikan tiga usulan kepada forum yaitu :

1. Lakukan komparasi rincian biaya untuk Pilgub Jateng dan Jabar, sehingga terlihat dengan jelas perbedaannya.

2. Karena Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Walikota/Bupati dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, maka ada biaya biaya yang bisa ditanggung bersama antara KPUD Provinsi maupun Kota/Kabupaten, sehingga efisiensi dana bisa dilakukan mengingat kondisi PANDEMI yang menggerus APBD.

3. Kinerja Pemprov Jabar yang tidak atau kurang cepat perihal dana DCD, yang seharusnya sudah mulai dicicil pada 2020, semoga kedepan tidak terulang kembali.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *