Shadow

Hukum & Peristiwa

Perkimta Vs Tim ULP Tangsel, Pembangunan TPU Pondok Benda Batal Tender Ada Apa ?

Perkimta Vs Tim ULP Tangsel, Pembangunan TPU Pondok Benda Batal Tender Ada Apa ?

Hukum & Peristiwa, Klik Hari ini, Klik Headline
Foto : Septian Prasetyo SH, Direktur Eksekutif LBH Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Provinsi Banten, TANGSEL - Direktur Eksekutif LBH Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Banten, Septian Prasetyo, mengungkapkan, "Teamwork" atau proses kerja secara kolaboratif kelompok orang (ASN) terdiri dari Unit Lelang Pemerintah bersama pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pemerintah Kota Tangerang Selatan tampak tidak profesional karena ego sektoral kepentingan, sehingga tidak mencapai tujuan hasil kerja. "Sejak 5 September 2022. Tahap Tender Saat Ini Tidak Ada Jadwal, padahal pihak ULP/Pokja Barjas, sudah melakukan proses tender ulang sebanyak 4 kali, aneh nya tidak satupun perusahaan dapat lolos evalusi menjadi pemenang tender Pembangunan TPU Pondok Benda ada apa," kritik Septi...
Diduga Bermasalah Pembanguman RS Paragon Mitra Medika, Didemo Warga Citeureup

Diduga Bermasalah Pembanguman RS Paragon Mitra Medika, Didemo Warga Citeureup

Hukum & Peristiwa, Klik Bogor, Klik Hari ini
CITEUREUP Warga lingkungan Kelurahan Puspanegara menggruduk pembangunan rumah sakit Paragon mitra medika yang berlokasi dijalan raya mayor oking puspanegara Kecamatan Citeureup diduga karena tertipu terkait perijinan yang tidak sesuai dengan yang diajukan pihak rumah sakit kepada warga sekitar. Ncek mengatakan bahwa dirinya merasa dibohongi terkait dengan pembangunan rumah sakit tersebut,karena sebelumnya ada dari pihak rumah sakit datang kepada warga meminta persetujuan untuk pembuatan sumur bor bukan membangun rumah sakit. "Mereka tidak jujur dan berbohong makanya kami demo untuk meminta kejelasan dari mereka pihak rumah sakit", Terang ncek kepada klikterus.com (14/9/22) Kapolsek citeureup Kompol Eka candra saat ditemui lokasi membenarkan adanya warga yang berdemo terkait pem...
Sorot Penyiksaan Terhadap Buruh Migran di Malaysia, Komisi I DPR RI Minta Penundaan MOU Sektor Domestik

Sorot Penyiksaan Terhadap Buruh Migran di Malaysia, Komisi I DPR RI Minta Penundaan MOU Sektor Domestik

Hukum & Peristiwa, Klik Hari ini, Klik Headline
Jakarta - Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, H Anton Surrato mengecam keras penyiksaan terhadap Zailis Pekerja Buruh Migran berasal dari Sumatera Barat yang disiksa, dan tidak dibayar gaji baru baru ini oleh majikannya di Malaysia. Zailis Selama tiga tahun bekerja di rumah majikan beralamat di Selangor, sudah dalam penanganan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur sejak Hari Selasa, 30/08/2022. Zailis mengalami penyiksaan fisik mulai di pukul menggunakan kayu , disiram air panas hingga menyebabkan lebam, bagian belakang melepuh, pendengaran rusak bahkan tidak dibayar gajinya. Anton Surrato meminta agar Kementrian Luar Negeri melalui KBRI Kuala Lumpur untuk terus mendampingi korban dalam proses hukum yang akan ditempuh. "Hukum harus ditegakkan, Seret pelaku k...
Kejari Kabupaten Bogor  Bakal Terbitkan Surat DPO dan Cekal untuk Tersangka S

Kejari Kabupaten Bogor  Bakal Terbitkan Surat DPO dan Cekal untuk Tersangka S

Hukum & Peristiwa, Klik Bogor, Klik Hari ini, Klik Headline
Bogor-Dianggap tidak kooperatif, seperti memenuhi panggilan ataupun memberikan kabar keberadaannya. Kejaksaan  Negeri Kabupaten Bogor akhirnya menjemput paksa tersangka S, baik itu di rumahnya maupun di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor, Selasa, (23/08/2022) pagi. Namun, ternyata tersangka S sudah tidak berada di rumahnya sejak seminggu lalu, sementara itu sejak 29 Juli lalu, ia juga tidak pernah masuk kerja di Disdagin Kabupaten Bogor. Oleh sebab itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor pun segera menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO) dan pencekalan tersangka S agar ia tidak kabur ke luar negeri. "Karena tersangka dugaan korupsi bantuan tak terduga (BTT) berinisial S tidak kooperati selama  tiga kali pemanggilan untuk dimintai keteran...
Hotma Sitompul Yakin Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Sekolah SPI Penuh Rekayasa

Hotma Sitompul Yakin Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Sekolah SPI Penuh Rekayasa

Hukum & Peristiwa
JAKARTA - Kuasa hukum Julianto Eko Putra (JE), terdakwa kasus dugaan kekerasan seksual di sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) di Kota Batu, Malang, menilai kasus tersebut penuh rekayasa. Hotma Sitompul menyebut tidak ada bukti persidangan yang dapat membuktikan kliennya bersalah. Pada Rabu, 3 Agustus 2022, sidang memasuki agenda pembacaan pledoi (nota pembelaan) di Pengadilan Negeri (PN) Malang. Hotma Sitompul mengatakan pihaknya cukup yakin kliennya tidak bersalah mengingat sedari awal pelaporan, kasus ini dinilainya banyak kejanggalan dan penuh rekayasa. Hal itu disampaikannya saat bertemu media seusai mengikuti sidang Pledoi di PN Malang beberapa waktu lalu. “Kami punya semua buktinya, ada bukti pengakuan video, rekaman suara, serta saksi-saksi yang menyatakan bahwa ada konsp...
Aku Lebih Baik Jadi Pemandu Lagu Daripada Jadi Sang Koruptor

Aku Lebih Baik Jadi Pemandu Lagu Daripada Jadi Sang Koruptor

Hukum & Peristiwa, Klik Bogor, Klik Hari ini
CIBINONG Siapa yang tak ingin bekerja ditempat yang layak dan nyaman dengan pendapatan yang sesuai dengan resiko yang minim hal tersebut tentunya menjadi mimpi dari segenap insan manusia,tapi semua itu tidak mungkin dapat terwujud manakala kemampuan sumberdaya manusianya tidak mencukupi bahkan dengan lulusan sekolah yang minim.Saat ini manusia modern dituntut untuk melek teknologi sehingga segala pekerjaan mulai digantikan perangkat mesin lunak ataupun keras. Sebut saja Sintia janda 23 tahun asal sukabumi yang saat ini bekerja sebagai Pemandu lagu disebuah tempat karoke diwilayah cibinong dirinya terpaksa menjalankan perkerjaan tersebut karena kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak.Sintia saat ini mempunyai 2 orang anak yang sedang membutuhkan asupan giji dan biaya sekolah. "Anakk...
Nilai Dakwaan Jaksa KPK Imajiner, Kuasa Hukum Minta Hakim Kabulkan Eksepsi Ade Yasin

Nilai Dakwaan Jaksa KPK Imajiner, Kuasa Hukum Minta Hakim Kabulkan Eksepsi Ade Yasin

Hukum & Peristiwa
Bandung - Kuasa Hukum Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin, Dinalara Butar-Butar menganggap materi dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK tidak cermat atau imajiner. Ia menilai dakwaan yang disampaikan jaksa tak sesuai dengan alasan KPK menangkap kliennya di perkara dugaan suap BPK RI Perwakilan Jawa Barat. "Eksepsi (nota keberatan) kami otomatis masuk ke materi pokok, karena dakwaan KPK tidak cermat atau imajiner, bahkan tak sesuai dengan alasan menangkap AY," ungkapnya usai sidang tanggapan atas eksepsi oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Bandung Tipikor, Jawa Barat, Senin. Dinalara mengatakan, saat peristiwa penangkapan pada 27 April 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput Ade Yasin sebagai saksi untuk dimintai keterangan. Ade Yasin dituduh telah memberikan arah...
Anak Cucu Veteran Sambangi Kantor Kemenkumham, Samsir : Berdasarkan Undang-Undang Kami Ini PPM Resmi Secara Hukum

Anak Cucu Veteran Sambangi Kantor Kemenkumham, Samsir : Berdasarkan Undang-Undang Kami Ini PPM Resmi Secara Hukum

Hukum & Peristiwa, Klik Hari ini, Klik Headline
Jakarta - Isu perpecahan dalam sebuah organisasi di nilai cukup rentan terjadi. Dari selisih paham hingga beragam kepentingan menjadi faktor utama munculnya berbagai konflik di internal. Salah satu yang diduga masih berpolemik diantaranya adalah organisasi Pemuda Panca Marga (PPM), sebuah wadah berhimpun bagi anak-cucu pejuang di tanah air. Hal tersebut di ungkapkan oleh Samsudin Siregar, Ketua Umum PPM. ia mengamati saat ini kepengurusan PPM baik ditingkat pusat maupun didaerah, masih terpecah menjadi beberapa kubu. Menyikapi kondisi yang sudah berlarut ini, pihak PPM Kubu Samsudin Siregar, pada Selasa (12/7/2022) mendatangi Kantor Kemenkumham RI, yang berlokasi di Jalan H.R. Rasuna Said No. Kav. 6, RT 16/RW 7, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam kunjungan itu, Samsudin Sireg...
PN Kotamobagu Tolak Praperadilan Kasus Penetapan Tersangka Peredaran Kasus Kayu Ilegal

PN Kotamobagu Tolak Praperadilan Kasus Penetapan Tersangka Peredaran Kasus Kayu Ilegal

Hukum & Peristiwa, Klik Hari ini, Klik Headline
Manado - Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu menolak seluruh gugatan pemohon praperadilan terkait penetapan HM dan TM sebagai tersangka kasus peredaran kayu ilegal di Sulawesi Utara oleh PPNS Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi, Manado, pada Selasa, (12/7). Berdasarkan keputusan praperadilan tersebut, Direktur Jenderal Gakkum LHK Rasio Ridho Sani menyatakan hal ini merupakan kabar baik bagi proses penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. “Saya mengapresiasi putusan hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu,” kata Rasio Ridho Sani. Penetapan HM dan TM sebagai tersangka merupakan pengembangan kasus dugaan keterlibatan mereka dalam kasus perkara VD yang telah diputuskan PN Kota Kotamobagu, 3 Juni 2022. Penyidikan perkara pidana tersangka HM dan TM sudah dinyatakan lengkap, 21 Juni 2022...
Kejari Makasar Segera Sidangkan Kasus  Kayu Ilegal Asal Papua

Kejari Makasar Segera Sidangkan Kasus Kayu Ilegal Asal Papua

Hukum & Peristiwa, Klik Hari ini, Klik Headline
Makasar - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK Wilayah Sulawesi melimpahkan 2 (dua) kasus perkara pengangkutan kayu ilegal asal Papua ke Kejaksaan Negeri Makassar, melalui Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, untuk segera disidangkan setelah penyidikan dinyatakan lengkap, 19 Juni 2022. Pada kasus perkara pertama, tersangka atas nama Sutarmi (Direktur CV Rizki Mandiri Timber) merupakan pemilik kayu dalam 29 kontainer berisi 597,0006 m3 kayu merbau ilegal. Sedangkan kasus kedua dengan tersangka Toto Salehuddin (Direktur CV Mevan Jaya) adalah pemilik kayu dalam 3 kontainer berisi 59,9613 m3 kayu merbau ilegal. Berkaitan dengan penanganan perkara ini, Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan bahwa KLHK berkomitmen tegas menindak pelaku kejahatan terhad...