Shadow

Mensos Risma Wajib Sapu Bersih Mafia Bansos Corona, Mulai Dari Pusat Sampai Wilayah

CIBINONG-

Wabah pandemi Covid-19 telah menghancurkan tatanan sosial dan ekonomi, bukan saja indonesia tetapi terjadi diseluruh penjuru dunia. Akibat wabah Covid-19 semua dipaksa harus mengikuti aturan dan kebijakan pemerintah.Semboyan bangsa ini yang dengan lantang mengatakan keselamatan rakyat indonesia adalah hukum tertinggi yang harus diutamakan, nyatanya dilapangan masih banyak temuan yang tidak sesuai dengan harapan.Bahkan Dinas sosial yang dianggap malaikat penyelamat saat rakyat terjepit dengan indahnya tanpa rasa berdosa mengurangi jatah rakyatnya demi kepentingan kantong pribadi.Bantuan yang seharusnya diterima sesuai harapan malah dikorupsi. Sungguh miris dinsos menjadi sarang memperkaya diri oknum Kemensos. 

Dikutip dari Muhamad Febri Ramdani Peneliti Pusat Studi Agraria-IPB University yang mengatakan, tahun 2020 Kementrian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), saat ini sedang ramai menjadi bahan perbincangan publik di tengah wabah Pandemi Covid-19.Sebabnya baru-baru ini Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara telah ditetapkan sebagai tersangka tindakan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena telah menerima cashback sebesar 17 miliar rupiah dari pelaksanaan program bantuan sosial (Bansos) Coviid-19, dengan nilai anggaran 5,9 triliun rupiah. 

Hal ini yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) Me reshuffle Mensos Juliari kemudian digantikan oleh Mantan Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa Kemensos merupakan salah satu Ke mentrian yang memperoleh alokasi anggaran belanja terbesar, pada tahun 2020 senilai 134,01 triliun rupiah. Artinya dapat dimpulkan bahwa ini merupakan ladang potensial untuk korup. Pasalnya jauh sebelum Mensos), Juliari terdapat Mensos yang juga terjerat kasus korupsi, seperti Bachtiar Chamsyah periode 2001-2009. Atas kasus pengadaan sarung, mesin jahit dan sapi impor. Ditambah Idrus Marham Mensos tahun 2018 dengan kasus suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

“Sehingga menjadi wajar ketika di era Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid dengan tegas membubarkan kementrian ini (Red:Deepartemen Sosial), beliau menyebut suatu istilah “Lembaga ini tikus-tikusnya sudah menguasai lumbung, jadi harus di bakar lumbungnya”, tegasnya.

Lanjut Febri mengerucutkan pembahasan pada persoalan Kemensos RI, seperti diketahui setidaknya terdapat dua program unggulan Kemensos RI. Pertama Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan kepada keluarga pra-sejahtera, secara bersyarat dengan kriteria, dan komponen tertentu yang meliputi. Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program yang diberikan kepada keluarga pra sejahtera dengan tiga kriteria. Komponen kesehatan,yaitu Ibu hamil dan anak usia dini dengan nominal uang yang diterima Rp 250.000/bulannya. Pendidikan meliputi Siswa SD sebesar Rp 75.000 Per bulannya, Siswa SMP sebesar Rp 125.000 dan Siswa SMA sebesar Rp 166.000. kemudian kesejahteraan sosial yaitu penyandang Disabilitas dan Lansia yang memperoleh bansos tunai berupa uang sebesar Rp 70.000 bulannya.

Tidak hanya itu lanjutnya mengatakan, bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos PKH pun diberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan secara gratis. Dengan beragam persyaratan tersendiri sebagai kategori keluarga yang berhak menjadi penerima manfaat. Kemudian dalam menyukseskan program ini pemerintah juga menyediakan pendamping PKH di setiap kecamatan yang tersebar di sejumlah kabupaten dan
kota. Tugasnya meliputi pendataan, verifikasi, mengakomodir penyaluran, dan pelaporan administrasi.

Timbul pertanyaan masih ia menjelaskan, dimana letak korupsi dalam program ini. Dengan contoh kasus sebagaimana laporan KPK bahwa telah terjadi tindakan korupsi di Kecamatan Lape yang berada di wilayah Nusa Tenggara Barat. Petugas pendamping PKH nya ditetapkan sebagai terpidana korupsi, dari kasus pemotongan setiap bantuan yang diberikan kepada KPM PKH. Potongannya bervariasi, atau rata-rata Rp 800.000 dari nominal rata-rata yang diterima KPM sebesar 1,89 juta rupiah, dan ini dilakukan dalam setiap pencairan dana pada periode bulannya. Sehingga tindakan tersebut menyebabkan kerugian Negara mencapai 637 juta rupiah. Kerugian ini baru diakibatkan oleh satu kecamatan dan
kelurahan saja. Artinya jika tindakan korupsi tersebut dilakukan juga di sejumlah 7.094 kecamatan dan 8.490 kelurahan yang tersebar kabupaten, kota
seluruh Indonesia.

“Maka kerugian Negara dapat mencapai 9,9 triliun rupiah pertahunnya, dari total alokasi anggaran Kemensos untuk program bansos PKH tahun 2020 ini senilai 37,4 triliun rupiah. Hanya dalam satu program saja kerugiannya sangatlah fantastis,” ujarnya.

Sambung ia menjelaskan, program Bantuan Sosial Tunai (BST) ini hampir sama dengan Program Kemensos RI di era pemerintahan sebelumnya yaitu program Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp. 250.000 KPM bulannya, sementara pada program BST nominal yang diberikan kepada setiap KPM perbulannya mencapai Rp 300.000. Lalu dalam program BST ini pun tidak menutup kemungkinan terjadi tindakan korupsi, sama halnya yang terjadi dalam program Bansos PKH. Sebagaimana laporan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Serang-Banten, bahwa telah terjadi tindakan korupsi di Desa Kadubeureum yang terletak di Kabupaten Serang-Banten, dengan total kerugian Negara mencapai Rp 570 Juta rupiah, dimana trik pelaku yang merupakan Bendahara Desa tersebut yaitu dengan memindahkan rekening Desa ke rekening pribadinya. Sebagaimana yang disampaikan Kepala Satreskrim Polres Serang-Banten, pihaknya sempat kewalahan dalam melakukan penyidikan, dikarenakan pelaku telah mentransfer sejumlah uang hasil korupsi tersebut ke rekening saham untuk bermain trading saham pada platform Forex. Kerugian negara sebesar 570 juta rupiah tersebut baru diakibatkan oleh satu desa saja. Artinya  jika tindakan korupsi tersebut dilakukan juga di sejumlah 74.957 desa yang tersebar di Kabupaten seluruh Indonesia, maka kerugian negara dapat mencapai 42,7 triliun rupiah pertahunnya dalam satu program saja. 

Sementara program unggulan yang menjadi ladang korupsi selanjutnya yaitu Program Bantuan Sosial Non-Tunai. Program ini diberikan kepada setiap keluarga dengan syarat tertentu dan kategori tertentu, berupa beras dan barang pangan dengan kuantitas dan kualitas tertentu. Adapun program ini terbagi menjadi  dua kategori, di antaranya.

Bansos Beras (BBS) merupakan program bantuan beras sejumlah 15 Kg yang dibagikan kepada 10 juta KPM yang tersebar di 34 Provinsi. Mekanisme penyaluran program BBS ini yaitu disalurkan langsung oleh Bulog kepada masing-masing KPM di titik penyaluran yang telah disepakati di tingkat Desa,
kelurahan. Lalu dimana letak potensi korupsi dalam program BBS ini, sebagaimana yang pernah disampaikan Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin. Bahwa beras yang diterima oleh warganya tidak semuanya merupakan beras premium, melainkan beberapa karung beras berisi beras campuran dan berwarna kehitaman. Sebagaimana yang diketahui bahwa kualitas barang tidak akan mengkhianati harganya itu sendiri dan patut curigai jika kualitasnya buruk. Harganya pun tentu lebih murah dari sana dapat disaksikan bersama bahwa hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian Negara. Tidak hanya itu dalam pendataan pun kerap kali tidak sesuai, sebagaiman yang dikemukakan oleh salah satu Kepala Desa di Kabupaten Bogor bahwa data penerima yang memenuhi syarat telah diajukan kepada pemerintah daerah jumlah penerimanya yaitu 1.000 KPM, namun dalam realisasinya hanya 300 KPM. Para Kepala Desa inipun mengunjungi Pemda untuk menyampaikan aspirasinya karena tidak kuasa menahan bulan-bulan warganya yang telah didata namun tidak juga memperoleh BBS. Selanjutnya program bantuan pangan non tunai yang sangat berpotensi untuk dilakukannya tindakan korupsi yaitu Program Sembako (PS). Diinisiasi dan dieksekusi oleh Kemensos RI beserta perangkatnya, yang merupakan satuan jajaran Tim Koordinator, meliputi, Koordinator Wilayah yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Koorinator Wilayah yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi, Koordinator Daerah Kabupaten, Kota dan Pendamping Sosial Bansos Pangan atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dibentuk oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten dan Kota. Serta dilengkapi oleh perangkat Agen e-Waroeng yang dibentuk di masing-masing Desa.

“Inilah yang kesehariannya berintraksi langsung dengan KPM PS sekaligus penyedia barang pangan dan menyalurkan barang pangan kepada KPM. Kemudian telah dilengkapi mesin Electronic Data Capture (EDC) dan Kartu Sembako seperti ATM, dimana setiap bulannya akan ditransfer oleh Kemensos RI dengan besaran nominal Rp. 200.000 per KPM. Namun nominal tersebut tidak dapat dicairkan berupa uang tunai melainkan dicairkan dengan sejumlah paket sembako seharga nominal itu,” ujarnya.

Sementara masih ia lagi menambahkan, standar barang pangan sebagaimana yang terkandung dalam pedoman umum  PS yaitu pangan yang mengandung sumber karbohidrat beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu. Sumber protein hewani telur, daging sapi, ayam, ikan, sumber protein nabati kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu dan sumber vitamin dan mineral sayur mayur, buah-buahan. Adapun mekanisme penyaluran PS ini yaitu pertama tim koordinator memverifikasi data KPM. Kedua menyampaikan hasil verifikasi data KPM kepada pemerintah Daerah, ketiga sejumlah nominal uang ditransfer ke rekening kartu sembako masing-masing KPM, keempat Agen e-Wroeng membuat dan mengirmkan Purchase Order (PO) kepada PT tertentu yang telah di kontrak sebagai penyedia, pengadaan barang pangan, kelima agen e-Waroeng menyalurkan bansos PS tersebut kepada KPM.

Lanjut Febri menambahkan, dimana letak ladang yang dapat digarap dan berpotensi dilakukannya tindakan korupsi. Sementara jika dilihat secara sekilas jajaran tim pelaksana yang dibentuk dalam program ini amatlah ketat dan rapih yang semestinya ruang untuk melakukan tindakan korupsi amatlah sempit. Namun meski demikian, pada fakta lapangannya, barisan jamaah ini pun bukan menjadi bagian dari upaya mempersempit ruang tindakan korupsi.
Bahkan menjadi seperangkat agenda untuk melakukan tindakan korupsi secara bergotong-royong atau berjamah, karena didalamnya terdapat pemufakatan jahat yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir oleh jajaran tim pelaksana dengan PT penyedia barang. Berdasarkan temuan lapang masih ia menambahkan, pemufakatan jahat yang dilakukan oleh seperangkat tim pelaksana bersama PT penyedia barang di salah satu kecamatan yang berlokasi di wilayah Serang-Banten, dalam kasus investigasinya, PT ini merupakan PT yang terkenal telah menguasai 5 Kabupaten sebagai supplier barang pangan dalam Program Sembako, Kabupaten yang ia kuasai diantaranya. Kabupaten Bogor, Cianjur, Lebak, Serang, dan Pandeglang. Dimana Bansos PS yang disalurkan di kecamatan tersebut hanya menyalurkan berupa paket sembako dengan komoditi Beras Medium 11 Kg, Telur Ayam 30 Butir (2 Kg) dan Kacang Tanah 1 Kg. Secara kuantitas dan kualitas barang pangan yang disalurkan tersebut, dengan gamblang dapat kita lihat bahwa terdapat ketidak sesuaian kuantitas dan kualitas barang dengan nominal yang tersedia. Penulis dapat membuktikan tercatat per Desember 2020 harga Beras Medium Rp 9.316/Kg, harga kandang Telur Ayam Rp 22.000/Kg, dan harga Kacang Tanah Rp 22.000/Kg, jika ditotal maka paket sembako tersebut hanya seharga Rp 168.476. Sementara nominal bansos PS yang diberikan Kemensos RI senilai Rp 200.000/KPM. Artinya bahwa telah terjadi pengurangan kuantitas dan kualitas barang sehingga memotong anggaran sebesar Rp 31.524/KPM/bulan. Lalu kemanakah larinya uang Rp 31.524 ini.

“Jika perilaku ini dilakukan juga di sejumlah daerah di seluruh wilayah Indonesia, sementara Kemensos telah mengalokasikan anggaran 2020 untuk PS sejumlah 43,6 triliun rupiah untuk disalurkan kepada sejumlah 19,41 juta KPM. Maka kerugian Negara dapat mencapai 61,1 milyar rupiah pada setiap bulannya, dan 734 milyar rupiah pertahunnya,” tutupnya.(tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *