KEGAGALAN FUNGSI DESENTRALISASI PADA PROGRAM JKN

Nama : Aqidahturrahmah

NPM : 02180200074

Oleh : SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA MAJU
(STIKIM)

Memperhatikan kembali eksistensi desentralisasi atau yang lebih dikenal dengan otonomi daerah kesehatan di Indonesia, desentralisasi di Indonesia yang sudah dilaksanakan selama 2 dekade, sudah cukup matang. Jelas alasannya kenapa ada perpindahan dari bentuk sentralisasi ke desentralisasi. Karena banyak pemerintah daerah yang mengeluh bahwa sentralisasi yang bertujuan pemerataan pembangunan baik dikota maupun di desa merasa kurang tepat. Pemerintah daerah merasa bahwa mereka adalah yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan pemerataan tidak tepat.

 

Desentralisasi juga memiliki prinsip-prinsip demokrasi yang mendukung adanya pembagian kekuasaan secara proporsional. Jika dilihat dari geografis Indonesia memang tepat untuk melakukan pergeseran tanggung jawab ke pemda, mengingat banyak negara-negara yang sudah melakukan kebijakan ini. Penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diatur oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Namun seperti apa pergeseran kebijakan ini apakah lebih baik atau buruk? Pemindahan atau pergeseran fungsi yang dilakukan tujuannya agar tepat sasaran jutsru tidak sampai pada masyarakat yang membutuhkan. Misalnya BPJS, jelas bahwa pemerintah memberikan wewenang kepada pemda untuk mendaftarkan setiap warganya masuk dalam peserta BPJS dan memberikan keterangan atau jumlah dan daftar peserta yang masuk PBI (Penerima Bantuan Iuran). Namun hal ini lalai dilakukan oleh pemerintah daerah.

 

Fakta dilapangan masyarakat yang harus ikut PBI justru tidak terdaftar , PBI ada pada mereka yang diyakini mampu. Padahal jelas pada peraturan yang masuk pada PBI fakir msikin dan orang tidak mampu yang diatur UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang iuranya di bayari oleh pemeritah dan program jaminan kesehatan. bukan hanya itu saja fungsi desetralisasi dimana pemerintah daerah melakukan atau mengupgrade setiap peserta. Pada september 2018 persentase penduduk miskin perkotaan di Indonesia sebesar 6,89 % sedangkan di pedesaan pada September 2018 13,10 % dan di bulan maret tahun 2019 jumlah orang miskin perkotaan sebesar 6,69 % dan pada pedesaan menjadi 12, 85 %. Itu artinya bahwa penduduk miskin di Indonesia menurun dimana harusnya peserta PBI juga menurun bukan meningkat. Padahal data jumlah PBI di keluarkan oleh pemda. Karena adanya kegagalan-kegagalan atau pemda yang lalai dalam membantu program pemerintah. Akan lebih baik jika pemerintah pusat mengawasi dengan ketat proses desentralisasi yang dilakukan pemerintah daerah atau mengevaluasi fugsi desentralisasi pada setiap daerah. Jika pemda tidak dapat dalam melakukan fungsi dan tujuan desentralisasi maka desentralisasi dapat diambil ahli oleh swasta atau badan non-pemerintah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *