DESENTRALISASI DAN MASALAH PELAYANAN KESEHATAN

Nama : Vera Kurniasih
Oleh : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM)

Transisi otonomi daerah menimbulkan banyak kebingungan di lapangan. Salah satunya mengenai bentuk kelembagaan rumah sakit daerah dan hubungannya dengan dinas kesehatan dan pemerintah daerah serta sumber pendanaan. Dulu sebagai unit pelaksana teknis, rumah sakit memperoleh anggaran langsung dari pemerintah pusat lewat Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Meski bentuk kelembagaan dan struktur organisasi telah ditentukan, masalah ini masih belum teratasi. Persoalan yang lebih krusial yaitu mengenai pendanaan, pasalnya paradigma pembangunan fisik warisan Orde Baru masih merasuk ke tulang sumsum para pejabat dan politisi.

Pemerintah pusat dan daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih cenderung memprioritaskan alokasi anggaran pembangunan untuk pembangunan fisik, dikarenakan lebih mudah dilihat sebagai tolak ukur suatu keberhasilan. Sedangkan pembangunan sumber daya manusia-pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial masih belum diperhatikan.
Untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan lanjut usia semua rumah sakit daerah mengalami masalah. Dana kompensasi bahan bakar minyak (BBM) banyak membantu, tapi belum mencukupi. Subsidi dari pemerintah sangat tergantung pada persepsi pemerintah daerah dan DPRD terhadap peran rumah sakit daerah. Banyak rumah sakit daerah yang harus membiayai pelayanan pasien miskin dengan menggunakan pendapatan sendiri.

Penyediaan pelayanan rumah sakit adalah tugas dan kewenangan pemerintah daerah, pelayanan ini dapat diberikan lewat rumah sakit daerah maupun swasta yang diberi wewenang oleh pemerintah daerah. Di berbagai negara, kesehatan dan rumah sakit berada di bawah kendali sektor kesejahteraan, bukan usaha.

Sebaliknya, Direktur Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dr Laksono Trisnantoro MSc PhD menyatakan bahwa otonomi perlu diberikan kepada rumah sakit agar efisien. Undang-Undang (UU) Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 tentang otonomi daerah memberi mandat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sejumlah kewenangan yang selama ini menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat. Dalam bidang kesehatan, kewenangan kabupaten/kota menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No 118/ 1500/Pumda antara lain penyelenggaraan standar minimal pelayanan kesehatan, penyelenggaraan jaminan kesehatan sosial, penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan, penyelenggaraan akreditasi sarana dan prasarana kesehatan, dan penyelenggaraan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

Dalam hal kelembagaan, menurut Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang dr Hanna Permana Subanegara MARS, dalam masa transisi masih banyak rumah sakit daerah yang belum terjamah otonomi daerah. Lembaga rumah sakit daerah masih menjadi perdebatan di kalangan eksekutif dan legislatif daerah walau sudah terbit Keputusan Presiden (Keppres) No 40/2001 tentang Lembaga Rumah Sakit Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 1/2002 tentang Organisasi Rumah Sakit Daerah.

Dinas kesehatan juga berfungsi mencari dana untuk membayar rumah sakit daerah maupun institusi pelayanan kesehatan lain yang memberi pelayanan kepada keluarga miskin dengan sistem klaim. Dana JPS maupun kompensasi BBM yang kini langsung diberikan ke rumah sakit sebaiknya disalurkan ke dinas kesehatan. Dinas kesehatan menerima klaim biaya pelayanan rumah sakit daerah dan rumah sakit lain yang ditunjuk sehingga bisa mengendalikan dan mengawasi pelayanan keluarga miskin oleh rumah sakit.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *