Proses Penegakkan Hukum Karhutla

KlikJakarta – “Kami tak akan berhenti kejar pelaku karhutla kemanapun,” tegas Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Rasio Ridho Sani dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Proses Penegakan Hukum Karhutla”, bertempat di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Ia juga menambahkan bahwa kejahatan karhutlaini harus ditangani  karena karhutla memiliki dampak langsung kepada kesehatan masyarakat. Berdampak langsung pada ekosistem.”Berdampak langsung pada ekonomi dan berdampak luas pada wilayah. Ini kejahatan yang sangat serius,”tukasnya lagi.

Dalam hal perluasan penindakan dengan melibatkan Pemda, Rasio Ridho Sani mengungkapkan, hal tersebut karena sebetulnya Pemda juga punya kewenangan dan tanggungjawab untuk itu.

“Penegakkan hukum ini akan efektif kalau semua yang punya kewenangan itu melakukannnya,” kata Rasio Ridho Sani.

“Jadi siapa yang memberikan izin, harusnya memberi pengawasan,” tukasnya.

Jika tindakan pengawasan terhadap para perusahaan yang berada di kawasan karhutla terlaksana dengan baik, maka pencegahan terjadinya karhutla sudah berlangsung. “Pengawasan ini adalah wewenang pejabat di Kabupaten dan kotamdya yang memberi izin yaitu Bupati dan walikota. Demikian peraturannya,” tukasnya lagi.

Turut hadir pula sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini adalah Kasubdit Pengelolaan Gambut KLHK M. Askary.

Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube).(eks)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *