Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9

KlikJakarta –  Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berlangsung di beberapa wilayah menjadi tantangan bersama setiap tahun. Upaya ekonomi produktif menjadi alternatif untuk menciptakan penghidupan masyarakat yang ramah terhadap ekosistem gambut.

Salah satu usaha ekonomi produktif yang prospektif yaitu sagu. Sagu bisa menjadi komoditas unggulan nasional khususnya di lahan gambut basah.

Demikian disampaikan Deputi IV Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Restorasi Gambut (BRG) Harris Gunawan dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertema “Prescon Penanganan Bencana”, di Ruang Serbaguna Sutopo Purwo Nugroho, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu (02/10/2019).

Harris Gunawan menyampaikan bahwa luas lahan hutan sagu di Tanah Air mencapai 1,225 juta hektare. Total produksi tepung sagu nasional mencapai 6,84 juta ton per tahun.

Haris Gunawam menekankan apabila masyarakat didorong menanam sagu di daerah-daerah lahan gambut dan berpotensi karhutla, maka bencana asap dapat dicegah. Sebab, sagu memiliki keistimewaan dibandingkan dengan tanaman sawit yang justru menghilangkan cadangan air. Produksi diversifikasi sagu dapat digunakan untuk bahan pangan, gula etanol.

“Sagu sebagai salah satu solusi mengatasi krisis pangan dan energi,” ujar Haris Gunawan.

Di samping itu, cara menanganinya mudah karena tidak perlu memakai pupuk atau jenis tanah tertentu sebagai tanaman monokultur. Kebetulan tanaman sagu amat cocok berkembang biak di lahan gambut basah, “Sekali tanam, sagu tumbuh berkembang meskipun ditinggal. Asal ada air,” imbuh Harris Gunawan.

Menurut Deputi BRG, Indonesia sebetulnya mampu menyelesaikan permasalahan karhutla melalui kearifan lokal yang sudah ada di antara masyarakat sekitar lahan gambut, seperti penanaman sagu.

Haris mencatat produksi sagu nasional Indonesia tahun 2014 hingga 585.093 ton, sedangkan potensi produk sagu seluruh Indonesia sebesar 5,5 juta ha dikalikan rata-rata produksi 25 ton per hektare yang ekuivalen dengan 165 juta ton.

Ia mencontohkan salah satu upaya BRG bersama pemerintah daerah dam warga seperti yang dilakukan di Desa Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Mereka memanfaatkan sagu secara semi budidaya. Luas lahan sagu di kabupaten ini mencapai 63.000 hektare, sedangkan luas lahan sagu di Provinsi Riau seluas 84.000 hektare.

Haris Gunawan juga mencontohkan solusi ekonomi produktif lainnya misalnya dnegan pengembangan produk kerajinan tanaman purun. Tanaman ini banyak ditemui di wilayah Kalimantan. Tanaman ini bisa dijadikan sebagai produk makanan yang diambil dari akar purun. Selain itu, dilihat dari kesatuan hidrologi gambut (HKG) dapat diidentifikasi beberapa usaha ekonomi produktif yang dapat dikembangkan. Misalnya pada dataran banjir atau alluvial, berbagai jenis budidaya ikan lokal seperti sepat, betok, gabus, bagung dan tapa dapat dilakukan dengan potensi 19 – 165 ton melalui budidaya.

Satu hal, Harris Gunawan mengatakan ternak itik dapat terintegrasi dengan padi rawa dan sungai gambut dengan aplikasi teknologi probiotik yang menururnkan kadar kolestrol, mengurangi bau kendang dan meningkatkan bobot itik.

Pada gambut dangkal, budidaya kelapa, kopi liberika, pinang, padi, kerbau rawa merupakan komoditas adaptif, sedangkan gambut dalam hingga sangat dalam dapat dimanfaatkan untuk jasa ekosistem seperti serapan karbon dan air.

Namun demikian, upaya solusi ekonomi produktif masyarakat ini perlu didukung industri untuk mengakomodasi hasil komoditas dan mendorong masyarakat untuk memulai produksi yang ramah ekosistem gambut.

Pendekatan livelihood seperti ini sejalan dengan dengan gagasan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam upaya mitigasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang masih terus terjadi setiap tahun. Tahun ini luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 328.724 hektare yang terkonsentrasi di tujuh provinsi, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Hadir pula narasumber lain dalam acara ini, di antaranya, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Ditjen PHLHK, KLHK Jasmin Ragil Utomo; Edvin Aldrian, Peneliti Utama UPT Hujan Buatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); Kasubdit Kemitraan dan Masyarakat Peduli Api Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Purwantio; Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari; dan Kepala Bidang Evaluasi dan Informasi Kemenkes Ira Cyndira.

Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube).(kwb/jpp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *