HIPMI dan KADIN Sampaikan 3 Usulan Ekonomi Pasca Pemilu

Klik Jakarta – Setelah hajatan besar bangsa Indonesia, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 usai, para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) berharap semuanya kembali tertib, damai, dan tidak ada yang anarkis.

“Soalnya itu modal utama. Kedamaian, ketertiban, keamanan, tidak ada suatu yang sifatnya anarkis itu tidak ada, itu modal utama untuk ekonomi bisa berjalan,” ujar Ketua Umum KADIN Rosan P. Roeslani kepada wartawan usai bersama jajaran pengurus KADIN dan HIPMI diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/6/2019) sore.

Ketua Umum KADIN juga mengapresiasi hasil Pemilu, di mana parlemen lebih dari 50% adalah mendukung Presiden, sehingga tentunya ini juga menjadi hal yang positif karena konsistensi dari kebijakan-kebijakan/policy yang ada.

“Karena ini pemerintahan yang berkelanjutan jadi itu menambahkan kenyamanan. Kemudian rating agency juga menaikkan rating kita yang tadinya B- menjadi BBB. Momentum itu sudah dibangun, sekarang adalah ini kita coba dorong supaya lebih cepat lagi,” ujar Rosan.

Tiga Usulan

Terkait permintaan Presiden Jokowi mengenai masukan dari pengusaha, Ketua Umum KADIN Rosan P. Roeslani mengemukakan, ada 3 masukan yang disampaikan pengurus KADIN dan HIPMI dalam pertemuan itu.

Yang pertama, menurut Rosan, mengenai pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia), di mana remiten dari 3,6 juta TKI di luar negeri kurang lebih ada USD 11 miliar. Hal ini jauh dibandingkan Filipina yang tenaga kerjanya di luar negeri hampir sama, 3,5 juta orang tapi remitennya sampai USD 33 miliar.

“Nah, kenapa itu bisa lebih tinggi, karena masalahnya adalah kemampuan dari berbahasa, dari nursing dan sebagainya. Jadi itu bisa kita dorong untuk program vokasi yang memang sedang didorong oleh bapak Presiden dalam pemerintahan ini. Jadi itu adalah kita bilangnya quickwin karena naik 10 miliar dolar aja kita mengurangi CAD kita yang kurang lebih 30 milar dolar,” ujar Rosan.

Kedua, lanjut Ketua Umum KADIN itu, tentunya adalah kita mendorong pariwisata yang sudah ada sekarang untuk lebih cepat lagi. Ia menyebutkan, perbandingan-perbandingan dengan negara-negara asia lainnya memang Indonesia kurang lebih hampir 15,5 juta orang, dan mendapatkan devisa kurang lebih USD 17 miliar, atau sekitar USD 1.100 per orang. Dibandingkan dengan Thailand yang secara wisatawannya itu lebih hampir 38 juta orang, tetapi pendapatan devisanya kurang lebih sampai USD 62 miliar.

“Jadi average spendingnya lebih lama, average tinggalnya juga lebih lama. Itu kenapa, salah satunya karena kebijakan maritim. Itu juga yang kita sampaikan,” papar Rosan.

Yang ketiga adalah mengenai tekstil yang disampaikan. Karena di tengah perang dagang ini justru tekstil Indonesia, menurut Rosan, berdasarkan dari asosiasi juga dari pemain tekstil mengalami pelonjakan 25-30% tahun ini. Karena itu, Rosan menyampaikan bagaimana pemerintah mampu mendorong kebijakan itu, memanfaatkan kesempatan itu pada saat sekarang.

Kemudian untuk industrialisasi, lanjut Ketua Umum KADIN Rosan P. Roeslani, juga coba didorong untuk pemerataan. Para pengusaha nasional, menurut Rosan, minta untuk mencoba dorong dari akses perbankannya, akses kesempatannya dan insentif apa saja yang diperlukan. Karena kalau hanya dari 2 tangan saja, istilah Rosan, kebijakan fiskal dan moneter mungkin bisa bertumbuh tapi hanya seperti sekarang saja, gitu, 5%.

“Mesti ada kebijakan, itu adalah kebijakan reformasi struktural dan sektor. Ini diharapkan bisa memanfaatkan bonus demografi kita yang saat ini akan berakhir kurang lebih tahun 2040,” ujar Rosan.

Menurut Rosan, itu yang sifatnya mungkin jangka pendek, ya. Ia juga mengemukakan ada jangka mendengah, jangka panjang. Lebih lanjut, Rosan juga menyampaikan bahwa para pengurus KADIN dan HIPMI juga bicara bagaimana melanjutkan reformasi perpajakan, karena juga berkompetisi dengan negara-negara tetangga.

Pada wawancara tersebut, Rosan menyampaikan bahwa di satu sisi mungkin produktivitas masih rendah tapi nanti dicoba mendorong reformasi perpajakan dari pemotongan PPH (Pajak Penghasilan) sebagaimana disampaikan apakah di level 17-18% yang sekarang masih di atas 25%.

“Itu yang kita coba dorong karena tentunya nanti akan ada penuruanan tetapi kita bisa opsi dengan PPN. Jadi, ada masukan-masukan yang sifatnya bisa diimplementasikan secara cepat,” pungkas Rosan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *