Kemenko PMK Dorong Pemerintah Buka Akses bagi Disabilitas Tanah Air

Klik Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus mendorong seluruh kementerian/lembaga membuka akses seluasnya bagi kaum disabilitas Tanah Air.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni ketika membuka rapat koordinasi pedoman literasi keuangan bagi penyandang disabilitas di Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (09/05/2019).

Rakor bertujuan untuk koordinasi dan sinkronisasi program/kebijakan pemberdayaan disabilitas ke kementerian/lembaga serta meningkatkan pemahaman para stakeholder mengenai upaya inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas.

Achmad Choesni menyatakan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas atau United Nation Convention on the Right of Person with Disability (UNCPRD) pada tahun 2011 ditandai dengan pengesahan Undang-Undang No 19/2011.

“Dengan itu, pemerintah Indonesia berkomitmen terhadap kesetaraan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk mengakses layanan keuangan,” ujarnya.

Hal tersebut berdampak pada perubahan paradigma penyandang disabilitas dari pelayanan menjadi pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Selain itu, telah ditetapkan strategi nasional keuangan inklusif melalui Peraturan Presiden No 82/2016, bahwa target inklusi keuangan Indonesia di tahun 2019 adalah sebesar 75%, dimana penyandang disabilitas merupakan salah satu subjek yang menjadi sasaran peningkatan inklusi keuangan.

Dalam rangka mempercepat peningkatan inklusi keuangan untuk memenuhi target peningkatan inklusi sebesar 75% pada akhir tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun telah menyusun petunjuk teknis operasional sebagai standardisasi pelayanan keuangan kepada penyandang disabilitas yang dapat diadopsi oleh pelaku usaha jasa keuangan.

“Peningkatan pelayanan keuangan yang inklusif bagi penyandang disabilitas dilakukan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan ketersediaan akses lingkungan dan sistem sosial yang inklusif dalam pelayanan keuangan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas,” imbuh Choesni.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia Kemenko PMK, Ade Rustama juga mengungkapkan bahwa penyandang disabilitas masih memiliki akses yang rendah untuk mendapatkan kredit dan produk finansial lainnya.

“Hal itu disebabkan kurangnya literasi keuangan bagi penyandang disabilitas dan sistem industri keuangan yang belum aksesibel bagi penyandang disabilitas,” tukasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *